'Ini Ibu Kota Negara bukan kampung'
Minggu, 16 Maret 2014 - 19:56 WIB
'Ini Ibu Kota Negara bukan kampung'
A
A
A
Sindonews.com - Sikap manut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terhadap mandat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sangat disayangkan banyak pihak. Pasalnya, jabatan yang diemban Jokowi saat ini berbeda dengan kedudukan yang ada di wilayah lainnya.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, seharusnya Jokowi tidak menerima mandat tersebut. Karena, banyak janji kampanye Jokowi yang belum direalisasikan untuk warga Jakarta.
"Harus selesaikan dahulu dong, masa baru mulai sudah ditinggalin. Ini Ibu Kota Negara loh, bukan kampung," cetusnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (16/3/2014).
Dia melihat, banyak program Jokowi yang belum terealisasikan, salah satunya adalah penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang yang kini sudah balik lagi ke jalan.
Maka itu, menurut dia, Jokowi harus berani menentukan sikap jika ingin maju sebagai Capres Pemilu 2014. Biar lebih konsen jadi capres, kata dia, lebih baik mantan wali kota Solo itu mundur dari DKI 1.
"Harusnya dia sudah berani mundur agar lebih konsentrasi untuk menang Pilpres. Lama-lama ini jadi Republik ragu-ragu," pungkasnya.
Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah mengetahui program-program yang sudah disusun Jokowi. Jadi, kata dia, baik Jokowi cuti atau mundur dari gubernur hal itu tidak ada masalah.
"Tidak ada masalah saya kira, Jokowi sudah membangun sistem yang sudah berjalan di Jakarta. Lain kalau Gubernur baru membawa sistem baru. Mau dibawa kemana Jakarta," ungkapnya.
Terkait kemundurannya atapun pengambilan cuti selama proses pilpres, lanjut Prasetiyo, hal itu sudah ada aturan mainnya. Maka itu, pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut.
"Kalau diperbolehkan cuti kenapa tidak? Semua kan ada aturanya, negara ini kalau tanpa aturan mau jadi apa," katanya.
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan, seharusnya Jokowi tidak menerima mandat tersebut. Karena, banyak janji kampanye Jokowi yang belum direalisasikan untuk warga Jakarta.
"Harus selesaikan dahulu dong, masa baru mulai sudah ditinggalin. Ini Ibu Kota Negara loh, bukan kampung," cetusnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (16/3/2014).
Dia melihat, banyak program Jokowi yang belum terealisasikan, salah satunya adalah penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang yang kini sudah balik lagi ke jalan.
Maka itu, menurut dia, Jokowi harus berani menentukan sikap jika ingin maju sebagai Capres Pemilu 2014. Biar lebih konsen jadi capres, kata dia, lebih baik mantan wali kota Solo itu mundur dari DKI 1.
"Harusnya dia sudah berani mundur agar lebih konsentrasi untuk menang Pilpres. Lama-lama ini jadi Republik ragu-ragu," pungkasnya.
Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah mengetahui program-program yang sudah disusun Jokowi. Jadi, kata dia, baik Jokowi cuti atau mundur dari gubernur hal itu tidak ada masalah.
"Tidak ada masalah saya kira, Jokowi sudah membangun sistem yang sudah berjalan di Jakarta. Lain kalau Gubernur baru membawa sistem baru. Mau dibawa kemana Jakarta," ungkapnya.
Terkait kemundurannya atapun pengambilan cuti selama proses pilpres, lanjut Prasetiyo, hal itu sudah ada aturan mainnya. Maka itu, pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut.
"Kalau diperbolehkan cuti kenapa tidak? Semua kan ada aturanya, negara ini kalau tanpa aturan mau jadi apa," katanya.
(mhd)
