PKS keberatan dengan jadwal kampanye
Kamis, 13 Maret 2014 - 21:44 WIB
PKS keberatan dengan jadwal kampanye
A
A
A
Sindonews.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memprotes jadwal kampanye terbuka, yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai tanggal 16 Maret 2014.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Taufik Ridho mengutarakan, pihaknya akan menggelar rapat dan menemui KPU untuk menanyakan jadwal kampanye yang telah dikeluarkan tersebut.
PKS heran dengan jadwal kampanye nasional yang dikeluarkan KPU, justru tingkat kabupaten dan kota, bukan ibu kota provinsi. "Frame berfikir kita yang namanya kampanye nasional harusnya di ibu kota provinsi. Tapi jadwal kita ada yang di kotamadya dan kabupaten. Ini yang kita pertanyakan ke KPU," kata Taufik Ridho di Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2014).
Taufik menjelaskan, jadwal tersebut berdampak atas kegiatan kampanye akbar yang akan mereka diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 16 Maret 2014, di mana PKS hanya bisa mengajak sekira 150 ribu kader dan simpatisan.
"Rencananya kita mau bawa dari Jawa Barat, tapi enggak mungkin karena bareng dengan yang di Cianjur. Minimal bisa nambah 300 ribuan dari Jawa Barat. Makanya kita protes sama KPU," pungkasnya.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Taufik Ridho mengutarakan, pihaknya akan menggelar rapat dan menemui KPU untuk menanyakan jadwal kampanye yang telah dikeluarkan tersebut.
PKS heran dengan jadwal kampanye nasional yang dikeluarkan KPU, justru tingkat kabupaten dan kota, bukan ibu kota provinsi. "Frame berfikir kita yang namanya kampanye nasional harusnya di ibu kota provinsi. Tapi jadwal kita ada yang di kotamadya dan kabupaten. Ini yang kita pertanyakan ke KPU," kata Taufik Ridho di Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2014).
Taufik menjelaskan, jadwal tersebut berdampak atas kegiatan kampanye akbar yang akan mereka diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 16 Maret 2014, di mana PKS hanya bisa mengajak sekira 150 ribu kader dan simpatisan.
"Rencananya kita mau bawa dari Jawa Barat, tapi enggak mungkin karena bareng dengan yang di Cianjur. Minimal bisa nambah 300 ribuan dari Jawa Barat. Makanya kita protes sama KPU," pungkasnya.
(maf)
