Jelang pileg, KPK 'ancam' para caleg
Kamis, 13 Maret 2014 - 21:21 WIB
Jelang pileg, KPK 'ancam' para caleg
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serius mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2014. KPK lebih menyoroti dalam hal gratifikasi.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Busyo Muqoddas. Menurutnya, KPK akan menyisir dugaan penerimaan gratifikasi calon anggota legislatif (caleg) dan calon presiden (capres) dari unsur penyelenggara negara atau incumbent.
Poin yang penting disampaikan Busyro yakni, pada pemilu ini diarahkan pada kepentingan KPK dan negara dan bangsa ini. Kepentingan itu adalah, bagaimana menghasilkan caleg yang tidak bermasalah sejak dari awal.
"Misalnya tidak main gratifikasi terutama yang incumbent. Karena terancam oleh pasal 12 B UU (Undang-undang) Pemberantasan Tipikor (tindak pidana korupsi). Hukumannya serem loh itu, seumur hidup, 4-20 tahun," kata Busyro saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/3/14).
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) ini mengimbau, masyarakat untuk bersama-sama KPK, mengawasi dana caleg di tingkat pusat dan daerah. Bila ada indikasi gratifikasi maka laporkan kepada KPK.
Laporan tersebut tentu akan ditindaklanjuti. Jika ada yang terbukti menerima gratifikasi, maka KPK tidak segan-segan memprosesnya sesuai kewenangan dan tanggungjawab KPK.
"Jadi kami berharap Caleg ngga main kotor dengan cukong-cukong bermasalah di belakangnya. Caleg jujur di DPR, caleg bermasalah di Guntur," tegasnya.
KPK sudah mengirim Surat Edaran (SE) ke seluruh pimpinan partai politik (parpol). Upaya pencegahan ini dilakukan, agar yang terpilih dari pusat hingga daerah ini relatif bersih.
Setelah terpilih KPK punya program yang menginduksi mereka bagaimana fungsi pengawasan, legislasi terutama dua bidang itu berbasis pada pencegahan. Hampir kasus korupsi yang ditangani KPK hampir berkaitan dengan elite pusat dan daerah.
"Konspirasi dibelakangnya itu ada cukong busuk dan ditengahnya ada aktor makelar proyek yang berkeliaran disekitar banggar dan makelar kasus," imbuhnya
Pengawasan ini terintegrasi dalam peta masalah yang dilihat KPK. Tiga sektor yang ditangani KPK seperti ketahanan pangan, ketahanan energi dan revenue itu selama ini menjadi bancakan elit politik dan birokrasi.
Menurutnya Di belakangnya ada cukong. Karenanya menciptakan politik bersih wajib dilakukan. "Kami ingin pemilu ini nanti dikurangi semaksimal mungkin (bancakan)," ucapnya.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Busyo Muqoddas. Menurutnya, KPK akan menyisir dugaan penerimaan gratifikasi calon anggota legislatif (caleg) dan calon presiden (capres) dari unsur penyelenggara negara atau incumbent.
Poin yang penting disampaikan Busyro yakni, pada pemilu ini diarahkan pada kepentingan KPK dan negara dan bangsa ini. Kepentingan itu adalah, bagaimana menghasilkan caleg yang tidak bermasalah sejak dari awal.
"Misalnya tidak main gratifikasi terutama yang incumbent. Karena terancam oleh pasal 12 B UU (Undang-undang) Pemberantasan Tipikor (tindak pidana korupsi). Hukumannya serem loh itu, seumur hidup, 4-20 tahun," kata Busyro saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/3/14).
Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) ini mengimbau, masyarakat untuk bersama-sama KPK, mengawasi dana caleg di tingkat pusat dan daerah. Bila ada indikasi gratifikasi maka laporkan kepada KPK.
Laporan tersebut tentu akan ditindaklanjuti. Jika ada yang terbukti menerima gratifikasi, maka KPK tidak segan-segan memprosesnya sesuai kewenangan dan tanggungjawab KPK.
"Jadi kami berharap Caleg ngga main kotor dengan cukong-cukong bermasalah di belakangnya. Caleg jujur di DPR, caleg bermasalah di Guntur," tegasnya.
KPK sudah mengirim Surat Edaran (SE) ke seluruh pimpinan partai politik (parpol). Upaya pencegahan ini dilakukan, agar yang terpilih dari pusat hingga daerah ini relatif bersih.
Setelah terpilih KPK punya program yang menginduksi mereka bagaimana fungsi pengawasan, legislasi terutama dua bidang itu berbasis pada pencegahan. Hampir kasus korupsi yang ditangani KPK hampir berkaitan dengan elite pusat dan daerah.
"Konspirasi dibelakangnya itu ada cukong busuk dan ditengahnya ada aktor makelar proyek yang berkeliaran disekitar banggar dan makelar kasus," imbuhnya
Pengawasan ini terintegrasi dalam peta masalah yang dilihat KPK. Tiga sektor yang ditangani KPK seperti ketahanan pangan, ketahanan energi dan revenue itu selama ini menjadi bancakan elit politik dan birokrasi.
Menurutnya Di belakangnya ada cukong. Karenanya menciptakan politik bersih wajib dilakukan. "Kami ingin pemilu ini nanti dikurangi semaksimal mungkin (bancakan)," ucapnya.
(maf)
