9.600 dokter umum jadi dokter spesialis layanan primer
Rabu, 05 Maret 2014 - 16:03 WIB
9.600 dokter umum jadi dokter spesialis layanan primer
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 9.600 dokter umum akan diberikan pendidikan khusus menjadi Dokter Layanan Primer (DLP). Hal ini dilakukan agar memaksimalkan pelayanan primer untuk meningkatkan usaha promosi kesehatan dan pencegahan penyakit serta menekan jumlah rujukan ke pelayanan sekunder.
Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan medis guna masyarakat dan keluarga semakin dekat, hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menekan jumlah rujukan ke rumah sakit (RS).
Jika dilihat saat ini, dokter umum banyak yang bercita-cita untuk menjadi dokter spesialis, akibatnya sedikitnya dokter yang yang bekerja pada pelayanan primer. Hal ini juga didukung oleh UU Nomor 20 Tahun 2013 terkait pendidikan dokter untuk menjadi dokter spesialis.
"Dokter umum hanya sedikit yang mau berikan pelayanan primer. Jumlahnya dikit sekali bahkan hanya 'numpang lewat'," tandasnya saat ditemui di Jakarta selepas konfrensi pers The Global Fund, Jakarta, Rabu (5/3/2014).
Pendidikan untuk dokter pelayanan primer dapat diiukuti oleh dokter umum dan dokter spesialis. Bahkan, untuk dokter yang masih fresh graduate, dengan target semua fasilitas kesehatan (Faskes) primer dapat diisi oleh dokter khusus pelayanan primer dan memaksimalkan kinerja kepada pasien.
Menurut Nafsiah, dokter pelayanan primer sangat penting keberadaanya. Selain untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, dokter-dokter tersebut nantinya akan di tempatkan di daerah terpencil. Karena saat ini pelayanan primer di daerah masih ditempati oleh dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Sampai saat ini Indonesia belum memiliki data terkait upaya pelayanan primer dalam melakukan pencegahan rujukan. Dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan dilakukan upaya untuk meningkatkan informasi.
Diperkirakan pada negara lain, 60-70 persen upaya pelayanan primer melakukan pencegahan rujukan karena penyakit dapat diatasi di sana. Sedangkan yang membutuhkan rujukan hanya sekira 20-30 persen.
"Jadi yang dilakukan rujukan hanya yang benar-benar butuh pemeriksaan khusus oleh dokter spesialis," kata dia.
Sementara itu, ditemui di tempat yang berbeda Dirjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Akmal Taher mengatakan, meningkatkan pelayanan kesehatan dasar menjadi sangat penting sebagai kontak pertama masyarakat bertemu dokter. Sebagai acuannya sudah dibuatkan panduan praktis untuk para dokter dengan 155 jenis penyakit dan tingkat kemampuan dokter.
"Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai data terkait berhentinya penyakit pada layanan primer. Namun, di Belanda sebanyak 83 persen penyakit dapat berhenti pelayanan primer," tandasnya.
Menurut dia, selama ini dokter pada pelayanan kesehatan primer sudah memiliki panduan praktis untuk 155 jenis penyakit dengan tingkat kemampuan dokter yang telah ada.
Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan modul pelatihan untuk pendidikan dokter primer. Pendidikan ini akan dilakukan selama lima tahun untuk 9.600 dokter pada 2014 sampai 2019 di pelayanan primer.
Di tambahkannya, saat masih dipersiapkan standar kompetensinya. Selain itu standar pendidikan untuk dibuatkan kurikulum untuk program studi.
"Masih ke tahap awal, kita baru membentuk tim termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Karena Juli 2015 harus selesai dibuat standar kompetensinya," tegasnya.
Baca berita:
Insentif dokter tak ada, pelayanan kesehatan terancam
Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan medis guna masyarakat dan keluarga semakin dekat, hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menekan jumlah rujukan ke rumah sakit (RS).
Jika dilihat saat ini, dokter umum banyak yang bercita-cita untuk menjadi dokter spesialis, akibatnya sedikitnya dokter yang yang bekerja pada pelayanan primer. Hal ini juga didukung oleh UU Nomor 20 Tahun 2013 terkait pendidikan dokter untuk menjadi dokter spesialis.
"Dokter umum hanya sedikit yang mau berikan pelayanan primer. Jumlahnya dikit sekali bahkan hanya 'numpang lewat'," tandasnya saat ditemui di Jakarta selepas konfrensi pers The Global Fund, Jakarta, Rabu (5/3/2014).
Pendidikan untuk dokter pelayanan primer dapat diiukuti oleh dokter umum dan dokter spesialis. Bahkan, untuk dokter yang masih fresh graduate, dengan target semua fasilitas kesehatan (Faskes) primer dapat diisi oleh dokter khusus pelayanan primer dan memaksimalkan kinerja kepada pasien.
Menurut Nafsiah, dokter pelayanan primer sangat penting keberadaanya. Selain untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, dokter-dokter tersebut nantinya akan di tempatkan di daerah terpencil. Karena saat ini pelayanan primer di daerah masih ditempati oleh dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Sampai saat ini Indonesia belum memiliki data terkait upaya pelayanan primer dalam melakukan pencegahan rujukan. Dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan dilakukan upaya untuk meningkatkan informasi.
Diperkirakan pada negara lain, 60-70 persen upaya pelayanan primer melakukan pencegahan rujukan karena penyakit dapat diatasi di sana. Sedangkan yang membutuhkan rujukan hanya sekira 20-30 persen.
"Jadi yang dilakukan rujukan hanya yang benar-benar butuh pemeriksaan khusus oleh dokter spesialis," kata dia.
Sementara itu, ditemui di tempat yang berbeda Dirjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Akmal Taher mengatakan, meningkatkan pelayanan kesehatan dasar menjadi sangat penting sebagai kontak pertama masyarakat bertemu dokter. Sebagai acuannya sudah dibuatkan panduan praktis untuk para dokter dengan 155 jenis penyakit dan tingkat kemampuan dokter.
"Sampai saat ini Indonesia belum mempunyai data terkait berhentinya penyakit pada layanan primer. Namun, di Belanda sebanyak 83 persen penyakit dapat berhenti pelayanan primer," tandasnya.
Menurut dia, selama ini dokter pada pelayanan kesehatan primer sudah memiliki panduan praktis untuk 155 jenis penyakit dengan tingkat kemampuan dokter yang telah ada.
Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan modul pelatihan untuk pendidikan dokter primer. Pendidikan ini akan dilakukan selama lima tahun untuk 9.600 dokter pada 2014 sampai 2019 di pelayanan primer.
Di tambahkannya, saat masih dipersiapkan standar kompetensinya. Selain itu standar pendidikan untuk dibuatkan kurikulum untuk program studi.
"Masih ke tahap awal, kita baru membentuk tim termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Karena Juli 2015 harus selesai dibuat standar kompetensinya," tegasnya.
Baca berita:
Insentif dokter tak ada, pelayanan kesehatan terancam
(kri)
