Butuh relawan untuk pantau lembaga survei gadungan
Selasa, 04 Maret 2014 - 19:13 WIB
Butuh relawan untuk pantau lembaga survei gadungan
A
A
A
Sindonews.com - Menjelang Pemilu 2014, masyarakat semakin dipusingkan dengan hadirnya sejumlah lembaga survei yang semakin menjamur. Bahkan, masyarakat dibuat bingung untuk membedakan mana lembaga survei yang bisa dipercaya dan mana lembaga survei yang 'gadungan'.
Dewan Etik Perhimpuan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Adrinof Chaniago mengatakan, untuk membuktikan satu lembaga survei itu bisa dipercaya tingkat akurasi datanya, maka asosiasi survei diminta menyiapkan relawan untuk mengkroscek kebenaran survei dari lembaga tersebut.
"Harus ada relawan yang melakukan spotcheck untuk ngambil kartu control secara acak terus telepon responden untuk menanyakan apakah betul mereka diwawancara," kata Adrinof saat diskusi pemilu, di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Adrinof mencontohkan, paling mudah untuk mengidentifikasi soal kebenaran survei salah satunya dikonfirmasi kembali kepada responden bersangkutan. Salah satunya jika survei dilakukan dengan menggunakan wawancara melalui pesawat telepon.
Menurut dia, lama wawancara melalui pesawat telepon bisa dikroscek berdasarkan lama atau tidaknya waktu wawancara. Jika dilakukan sangat singkat, maka hasil wawancara penelitian sangat diragukan tingkat validitasnya.
"Kalau mereka bilang kalau mereka cuma ditanya nama dan umur berarti itu meragukan," ujarnya.
Dia menambahkan, untuk mengatur lalu lintas lembaga survei, pihaknya setuju dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 tahun 2013 soal partisipasi masyarakat di bidang lembaga survei harus diatur dan terdaftar di KPU. Tetapi, pihaknya berharap KPU secepatnya untuk membentuk dewan etik survei agar supaya mengatur jelas batasan-batasan sebuah lembaga survei dalam memprediksi hasil pemilu.
"Kita optimalkan di perhimpuan (asosiasi survei). Makanya kita wajib punya kode etik," sambungnya.
Seperti diketahui, pendaftaran untuk lembaga survei di KPU bakal ditutup pada 9 Maret 2014 mendatang. Hingga Minggu 2 Maret 2014 kemarin, jumlah lembaga survei yang sudah mendaftar ke KPU sudah mencapai 32 lembaga survei. Namun, 10 diantaranya belum melengkapi persyaratan administratif.
Dewan Etik Perhimpuan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), Adrinof Chaniago mengatakan, untuk membuktikan satu lembaga survei itu bisa dipercaya tingkat akurasi datanya, maka asosiasi survei diminta menyiapkan relawan untuk mengkroscek kebenaran survei dari lembaga tersebut.
"Harus ada relawan yang melakukan spotcheck untuk ngambil kartu control secara acak terus telepon responden untuk menanyakan apakah betul mereka diwawancara," kata Adrinof saat diskusi pemilu, di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (4/3/2014).
Adrinof mencontohkan, paling mudah untuk mengidentifikasi soal kebenaran survei salah satunya dikonfirmasi kembali kepada responden bersangkutan. Salah satunya jika survei dilakukan dengan menggunakan wawancara melalui pesawat telepon.
Menurut dia, lama wawancara melalui pesawat telepon bisa dikroscek berdasarkan lama atau tidaknya waktu wawancara. Jika dilakukan sangat singkat, maka hasil wawancara penelitian sangat diragukan tingkat validitasnya.
"Kalau mereka bilang kalau mereka cuma ditanya nama dan umur berarti itu meragukan," ujarnya.
Dia menambahkan, untuk mengatur lalu lintas lembaga survei, pihaknya setuju dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 tahun 2013 soal partisipasi masyarakat di bidang lembaga survei harus diatur dan terdaftar di KPU. Tetapi, pihaknya berharap KPU secepatnya untuk membentuk dewan etik survei agar supaya mengatur jelas batasan-batasan sebuah lembaga survei dalam memprediksi hasil pemilu.
"Kita optimalkan di perhimpuan (asosiasi survei). Makanya kita wajib punya kode etik," sambungnya.
Seperti diketahui, pendaftaran untuk lembaga survei di KPU bakal ditutup pada 9 Maret 2014 mendatang. Hingga Minggu 2 Maret 2014 kemarin, jumlah lembaga survei yang sudah mendaftar ke KPU sudah mencapai 32 lembaga survei. Namun, 10 diantaranya belum melengkapi persyaratan administratif.
(kri)
