Moratorium iklan politik dinilai kebablasan
Moratorium iklan politik dinilai kebablasan
A
A
A
Sindonews.com - Partai Hanura menilai moratorium iklan politik di media massa dinilai tidak tepat. Sebab masyarakat membutuhkan media informasi utuk mengetahui program dari peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
"Keputusan tentang moratorium iklan politik di media masa sudah kebablasan," kata Ketua DPP Partai Hanura,Saleh Husin dalam pesan singkat yang diterima Sindonews, Kamis (27/2/2014).
Menurut Saleh, masyarakat semestinya diberi ruang yang luas untuk mengetahui program dari partai politik peserta pemilu, calon anggota legislatif (caleg) maupun calon presiden dan wakil presiden yang akan maju pada pesta demokrasi tahun ini.
"Sehingga tidak seperti membeli kucing dalam karung. Jangan sampai masyarakat disuruh memilih tapi tidak mengetahui secara luas latar belakang dan sepak terjang si calon maupun partai selama ini. Masyarakat tidak boleh kita batasi untuk mendapatkan informasi. Ini hanya karena ada rasa ketakutan dari kelompok tertentu saja," tutur Anggota Komisi V DPR ini.
Meski demikian, Saleh pun menegaskan kalau Hanura tidak terlalu khawatir karena partai pimpinan Wiranto ini punya cara khusus untuk mendekatkan diri ke masyarakat.
"Buat kami Partai Hanuramempunyai berbagai kiat dan cara untuk terus lebih dekat dengan masyarakat melalui karya-karya nyata yang selama ini telah berjalan dilapangan dan masyarakat sudah memahaminya," ujarnya.
Seperti diketahui, keputusan moratorium iklan kampanye maupun iklan politik di media massa diperoleh setelah diskusi yang alot membahas sejumlah iklan berbau politik yang ditayangkan di beberapa lembaga penyiaran, saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPR. Rapat yang digelar Selasa 25 Februari lalu itu dihadiri Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Informasi Pusat (KIP)
"Keputusan tentang moratorium iklan politik di media masa sudah kebablasan," kata Ketua DPP Partai Hanura,Saleh Husin dalam pesan singkat yang diterima Sindonews, Kamis (27/2/2014).
Menurut Saleh, masyarakat semestinya diberi ruang yang luas untuk mengetahui program dari partai politik peserta pemilu, calon anggota legislatif (caleg) maupun calon presiden dan wakil presiden yang akan maju pada pesta demokrasi tahun ini.
"Sehingga tidak seperti membeli kucing dalam karung. Jangan sampai masyarakat disuruh memilih tapi tidak mengetahui secara luas latar belakang dan sepak terjang si calon maupun partai selama ini. Masyarakat tidak boleh kita batasi untuk mendapatkan informasi. Ini hanya karena ada rasa ketakutan dari kelompok tertentu saja," tutur Anggota Komisi V DPR ini.
Meski demikian, Saleh pun menegaskan kalau Hanura tidak terlalu khawatir karena partai pimpinan Wiranto ini punya cara khusus untuk mendekatkan diri ke masyarakat.
"Buat kami Partai Hanuramempunyai berbagai kiat dan cara untuk terus lebih dekat dengan masyarakat melalui karya-karya nyata yang selama ini telah berjalan dilapangan dan masyarakat sudah memahaminya," ujarnya.
Seperti diketahui, keputusan moratorium iklan kampanye maupun iklan politik di media massa diperoleh setelah diskusi yang alot membahas sejumlah iklan berbau politik yang ditayangkan di beberapa lembaga penyiaran, saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPR. Rapat yang digelar Selasa 25 Februari lalu itu dihadiri Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Informasi Pusat (KIP)
(dam)
Explore More