Tanpa etika, demokrasi jadi milik penguasa
Sabtu, 22 Februari 2014 - 20:51 WIB
Tanpa etika, demokrasi jadi milik penguasa
A
A
A
Sindonews.com - Sistem demokrasi yang dianut sejak reformasi bergulir dinilai belum sepenuhnya dinikmati masyarakat luas. Sistem ini justru lebih banyak dinikmati elite kekuasaan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan terjadi akibat kebebasan yang dihasilkan oleh sistem demokrasi yang tidak teratur.
Kebebasan, kata dia, telah dibajak elite karena tidak diimbangi penegakan hukum dan etika. "Ini yang terjadi selama 15 tahun sejak reformasi. Kebebasan ini dibajak elite," kata Jimly pada Milad HMI ke-67 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (22/2).
Menurut dia, kebebasan dalam demokrasi yang tidak diimbangi penegakan hukum dan etika itu kemudian melahirkan sistem oligarki dan politik dinasti. Lalu di sektor ekonomi, kebebasan yang telah disalahgunakan memicu kesenjangan. Jarak antara si kaya dan si miskin cukup jauh. "Mereka yang berpenghasilan Rp500.000 per bulan banyak sekali. Yang berpenghasilan Rp500 juta per bulan juga banyak. Ini yang terjadi," ujarnya.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu juga menilai, negara ini sedang mengalami krisis moral, terutama di kalangan orang-orang yang diberi amanah. Di sisi lain, tingkat kejahatan juga berkembang dan terjadi di mana-mana. Membenahi itu semua tidak cukup hanya mengandalkan hukum. "Kita harus mengandalkan etika dan ahlak. Ini harus digerakkan bersama lewat pendidikan karakter," tutur Jimly.
Selain pendidikan karakter, membangun integritas juga harus dilakukan melalui pendekatan struktural. Itu telah dimulai lewat pembentukan MK, DKPP, BK, KY, dan komisi etik lainnya. Sistem baru itu diperlukan untuk membangun bangsa yang berintegritas di tengah karut marut kondisi penegakan hukum di Tanah Air. "Hukum ini ribet sekali karena hanya mengedepankan sanksi penjara. Di sisi lain penjara kita sudah penuh," paparnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie mengatakan, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan terjadi akibat kebebasan yang dihasilkan oleh sistem demokrasi yang tidak teratur.
Kebebasan, kata dia, telah dibajak elite karena tidak diimbangi penegakan hukum dan etika. "Ini yang terjadi selama 15 tahun sejak reformasi. Kebebasan ini dibajak elite," kata Jimly pada Milad HMI ke-67 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu (22/2).
Menurut dia, kebebasan dalam demokrasi yang tidak diimbangi penegakan hukum dan etika itu kemudian melahirkan sistem oligarki dan politik dinasti. Lalu di sektor ekonomi, kebebasan yang telah disalahgunakan memicu kesenjangan. Jarak antara si kaya dan si miskin cukup jauh. "Mereka yang berpenghasilan Rp500.000 per bulan banyak sekali. Yang berpenghasilan Rp500 juta per bulan juga banyak. Ini yang terjadi," ujarnya.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu juga menilai, negara ini sedang mengalami krisis moral, terutama di kalangan orang-orang yang diberi amanah. Di sisi lain, tingkat kejahatan juga berkembang dan terjadi di mana-mana. Membenahi itu semua tidak cukup hanya mengandalkan hukum. "Kita harus mengandalkan etika dan ahlak. Ini harus digerakkan bersama lewat pendidikan karakter," tutur Jimly.
Selain pendidikan karakter, membangun integritas juga harus dilakukan melalui pendekatan struktural. Itu telah dimulai lewat pembentukan MK, DKPP, BK, KY, dan komisi etik lainnya. Sistem baru itu diperlukan untuk membangun bangsa yang berintegritas di tengah karut marut kondisi penegakan hukum di Tanah Air. "Hukum ini ribet sekali karena hanya mengedepankan sanksi penjara. Di sisi lain penjara kita sudah penuh," paparnya.
(dam)
