KPU segera tunjuk pengurus KPU Jatim baru
KPU segera tunjuk pengurus KPU Jatim baru
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku telah melakukan rapat pleno terkait pergantian pengurus KPU Provinsi Jawa Timur (Jatim), yang habis masa tugasnya pada 2 Februari 2014.
"Kita tunggu saja. Jadi tadi malam sudah pleno. Tapi masih menunggu hasil sore ini," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (20/2/2014).
Hadar menjelaskan, KPU sudah memastikan satu ketua dan empat komisioner KPU Jatim telah habis masa tugasnya. Sehingga, penunjukkan pengurus yang baru untuk mempercepat tugas tahapan pemilu di Jatim. "Mudah-mudahan akan selesai sore ini, jadi secepatnya bisa dilantik," ujar Hadar.
Namun begitu, Hadar tak mau membocorkan pengurus KPU Jatim yang baru tersebut. Pasalnya, proses seleksi baru selesai dilakukan pekan lalu. "Sudah kami tanyakan (hasil seleksi)," ucapnya.
Seperti diketahui, Ketua KPU Jatim, Andri Dewanto Ahmad Cs, harus menyelesaikan masa tugasnya sebagai penyelenggara pemilu di daerahnya. Pergantian itu diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011, menyoal tentang penyelenggara pemilu tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat lapangan. Di mana masa tugas penyelenggara pemilu dibatasi hanya sampai lima tahun.
"Kita tunggu saja. Jadi tadi malam sudah pleno. Tapi masih menunggu hasil sore ini," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (20/2/2014).
Hadar menjelaskan, KPU sudah memastikan satu ketua dan empat komisioner KPU Jatim telah habis masa tugasnya. Sehingga, penunjukkan pengurus yang baru untuk mempercepat tugas tahapan pemilu di Jatim. "Mudah-mudahan akan selesai sore ini, jadi secepatnya bisa dilantik," ujar Hadar.
Namun begitu, Hadar tak mau membocorkan pengurus KPU Jatim yang baru tersebut. Pasalnya, proses seleksi baru selesai dilakukan pekan lalu. "Sudah kami tanyakan (hasil seleksi)," ucapnya.
Seperti diketahui, Ketua KPU Jatim, Andri Dewanto Ahmad Cs, harus menyelesaikan masa tugasnya sebagai penyelenggara pemilu di daerahnya. Pergantian itu diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011, menyoal tentang penyelenggara pemilu tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat lapangan. Di mana masa tugas penyelenggara pemilu dibatasi hanya sampai lima tahun.
(maf)
Explore More