113 kabupaten di Indonesia masih tertinggal
Rabu, 19 Februari 2014 - 15:57 WIB
113 kabupaten di Indonesia masih tertinggal
A
A
A
Sindonews.com - Dari 183 kabupaten yang masuk kategori tertinggal, hingga tahun ini masih tersisa 113 kabupaten yang belum berhasil dientaskan dari ketertinggalannya. Mayoritas atau 70 persen kabupaten tersebut berada di wilayah Timur Indonesia.
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini mengatakan, terdapat kendala utama bagi kabupaten yang belum terentaskan seperti faktor kualitas pendidikan, keterampilan dan kesehatan dasar yang masih rendah.
Selain itu, masalah geografis yang sulit dijangkau juga menjadi kendala untuk melakukan penjangkauan. Serta kualitas SDM di wilayah tertinggal dicerminkan dengan angka melek huruf.
"Rata-rata angka melek huruf masih di bawah 30 persen. Rendahnya kualitas manusia menjadi kendala utama kami," tandasnya saat ditemui di Kantor Kemeterian Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta, Rabu (19/2/2014).
Menurut dia, dibutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki kabupaten yang tertinggal. Jika dilihat pembangunan untuk infrastruktur seperti pembangunan jalan, listrik, air bersih. Dapat langsung dilakukan dan dirasakan masyarakat. Sedangkan untuk pembangunan SDM memerlukan waktu.
"Wilayah yang terisolasi sehingga biaya investasi yang dikeluarkan menjadi sangat besar tidak sesuai dengan yang didapat. Contohnya kampung yang terisolir hanya dihuni 100 penduduk, kalau Perusahaan Listrik Negara (PLN) diminta membangun listrik di sana dengan panjang lintasan ke lokasi hingga 70 km, tentu perusahaan itu akan menolak," paparnya.
Sementara itu, Deputi Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), Agus Salim Dasuki menambahkan, rata-rata tingkat melek huruf di daerah tertinggal, khususnya seperti di Papua, memang sangat rendah.
Guna mengatasi hal tersebut, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2013 dilakukan program pelatihan baca tulis serta pendidikan keterampilan di 20 kabupaten tertinggal.
"Kemendikbud diberi tugas mendidik 18 ribu orang dan KPDT 16 ribu orang. Dengan sistem pengajaran training of trainer," kata dia.
Tahun ini, program tersebut akan diperluas hingga ke 60 kabupaten. Selain itu, rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dari tingkat kesehatan dasar, lama pendidikan dan daya beli wilayah teringgal masih rendah sebesar 69,6 poin. Jumlah ini masih jauh di bawah rata-rata IPM nasional yang mencapai 72,77 poin.
Demikian, untuk mendongkrak IPM daerah tertinggal menjadi IPM nasional pada saat ini memang sangat berat. Diprediksi, setidaknya dibutuhkan waktu hingga 16 tahun untuk mencapai itu. Untuk itu, katanya, hingga 2014 ini selesai, pemerintah hanya berharap IPM di daerah tertinggal bisa mencapai poin 70,00.
Baca berita:
Pemerintah harus persiapkan SDM di desa
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini mengatakan, terdapat kendala utama bagi kabupaten yang belum terentaskan seperti faktor kualitas pendidikan, keterampilan dan kesehatan dasar yang masih rendah.
Selain itu, masalah geografis yang sulit dijangkau juga menjadi kendala untuk melakukan penjangkauan. Serta kualitas SDM di wilayah tertinggal dicerminkan dengan angka melek huruf.
"Rata-rata angka melek huruf masih di bawah 30 persen. Rendahnya kualitas manusia menjadi kendala utama kami," tandasnya saat ditemui di Kantor Kemeterian Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta, Rabu (19/2/2014).
Menurut dia, dibutuhkan waktu yang lama untuk memperbaiki kabupaten yang tertinggal. Jika dilihat pembangunan untuk infrastruktur seperti pembangunan jalan, listrik, air bersih. Dapat langsung dilakukan dan dirasakan masyarakat. Sedangkan untuk pembangunan SDM memerlukan waktu.
"Wilayah yang terisolasi sehingga biaya investasi yang dikeluarkan menjadi sangat besar tidak sesuai dengan yang didapat. Contohnya kampung yang terisolir hanya dihuni 100 penduduk, kalau Perusahaan Listrik Negara (PLN) diminta membangun listrik di sana dengan panjang lintasan ke lokasi hingga 70 km, tentu perusahaan itu akan menolak," paparnya.
Sementara itu, Deputi Pengembangan Sumber Daya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT), Agus Salim Dasuki menambahkan, rata-rata tingkat melek huruf di daerah tertinggal, khususnya seperti di Papua, memang sangat rendah.
Guna mengatasi hal tersebut, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada 2013 dilakukan program pelatihan baca tulis serta pendidikan keterampilan di 20 kabupaten tertinggal.
"Kemendikbud diberi tugas mendidik 18 ribu orang dan KPDT 16 ribu orang. Dengan sistem pengajaran training of trainer," kata dia.
Tahun ini, program tersebut akan diperluas hingga ke 60 kabupaten. Selain itu, rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dari tingkat kesehatan dasar, lama pendidikan dan daya beli wilayah teringgal masih rendah sebesar 69,6 poin. Jumlah ini masih jauh di bawah rata-rata IPM nasional yang mencapai 72,77 poin.
Demikian, untuk mendongkrak IPM daerah tertinggal menjadi IPM nasional pada saat ini memang sangat berat. Diprediksi, setidaknya dibutuhkan waktu hingga 16 tahun untuk mencapai itu. Untuk itu, katanya, hingga 2014 ini selesai, pemerintah hanya berharap IPM di daerah tertinggal bisa mencapai poin 70,00.
Baca berita:
Pemerintah harus persiapkan SDM di desa
(kri)
