Pembebasan Corby berimbas negatif bagi Indonesia

Rabu, 12 Februari 2014 - 08:07 WIB
Pembebasan Corby berimbas negatif bagi Indonesia
Pembebasan Corby berimbas negatif bagi Indonesia
A A A
Sindonews.com - Sebagian kalangan menilai ada agenda tersembunyi di balik pembebasan bersyarat Ratu Mariyuana asal Australia Schapelle Leigh Corby. Meski sudah dibantah oleh pemerintah, diplomasi 'main mata' diduga keras terjadi dalam kasus ini.

"Pembebasan Corby memang menjadi debatable, karena ada yang menilai Corby sudah cukup lama ditahan lebih dari lima tahun ya dan barang yang dibawa bukan sabu-sabu tapi mariyuana. Jadi beberapa pihak anggap ya sudah boleh bebas," ujar Anggota Komisi I DPR Susaningtyas Nefo H Kertopati kepada Sindonews, Rabu (12/2/2014).

Akan tetapi, kata politikus Hanura ini, Indonesia merupakan negara yang paling dirugikan atas perlakuan istimewa pemerintah terhadap Corby tersebut. Indonesia dicitrakan sebagai negara yang memberikan tolerensi terhadap peredaran narkoba.

"Tapi bila kita lihat dampaknya kepada situasi kondisi Indonesia bisa jadi negara tujuan, maka imbas citra pembebasan Corby ini bisa membuat orang menganggap negara kita lemah pada narkoba," ujarnya.

Pembebasan Corby, lanjut dia, juga menunjukkan pemerintah Indonesia lemah dalam hal diplomasi. Menurutnya, hal yang sama bukan tidak mungkin terulang ke depannya.

"Dan Australia akan anggap enteng negara kita, saat ada warga mereka yang bawa narkoba ke negara kita," pungkasnya.

Seperti diketahui, Schapelle Corby yang berasal dari Gold Coast, Queensland, divonis bersalah 20 tahun penjara pada 2004 setelah terbukti menyelundupkan 4,2 kilogram mariyuana atau ganja di Bali.

Namun, Corby kemudian mendapat sejumlah remisi dan grasi lima tahun dari Presiden SBY. Bahkan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) memberikan pembebasan bersyarat kepada Corby, dengan syarat tidak boleh meninggalkan Indonesia.

Baca berita:
Bebaskan Corby, contoh kebijakan negatif Pemerintahan SBY
Pembebasan Corby untungkan PM Tony Abbot
(kri)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.8231 seconds (0.1#10.140)