Pengawasan suara suara pemilu lemah
Selasa, 11 Februari 2014 - 20:30 WIB
Pengawasan suara suara pemilu lemah
A
A
A
Sindonews.com - Komisi II DPR menilai sistem pengamanan dan pengawasan proses pencetakan surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 memprihatinkan.
Wakil Ketua Komisi II DPR Hakam Naja mengungkapkan saat kunjungan ke tempat percetakan surat suara di Jawa Tengah, pihaknya mendapati perusahaan percetakan hanya dijaga oleh satu polisi.
Hal itu, kata dia, rawan disusupi pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan lemahnya pengamanan tersebut. "Kunjungan Komisi II ke Jawa Tengah, ada tujuh percetakan yang pengamanannya kurang. Satu orang menjaga satu pabrik, itu besar," kata Hakam, usai diskusi pemilu, di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (11/2/2014).
Dia mengatakan, idealnya dalam satu perusahaan harus dikawal hingga 10 polisi. Cara itu untuk mengantisipasi tindak kecurangan dan manipulasi dalam pencetakan dokumen pemilu tersebut.
"Anggaran polisi lumayan besar. Kalau kurang pengamanan ini menyangkut dokumen penting. Bagaimana kalau misal ada yang menarik itu keluar?" tuturnya.
Untuk masalah tersebut, Hakam mengaku sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan Pengawas Pemilu daerah (Panwasda) untuk menindaklanjuti kondisi itu.
"Nanti kami juga akan minta komisi yang membidangi kepolisian, Komisi III untuk meminta itu," tuturnya.
Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan, standardisasi pengawalan pencetakan surat suara harus dijaga dua orang polisi. "Kalau menyangkut pengamanan keseluruhan, itu area polisi," katanya.
Berita:
KPU tinjau percetakan surat suara di Bandung
Wakil Ketua Komisi II DPR Hakam Naja mengungkapkan saat kunjungan ke tempat percetakan surat suara di Jawa Tengah, pihaknya mendapati perusahaan percetakan hanya dijaga oleh satu polisi.
Hal itu, kata dia, rawan disusupi pihak-pihak tertentu yang ingin memanfaatkan lemahnya pengamanan tersebut. "Kunjungan Komisi II ke Jawa Tengah, ada tujuh percetakan yang pengamanannya kurang. Satu orang menjaga satu pabrik, itu besar," kata Hakam, usai diskusi pemilu, di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (11/2/2014).
Dia mengatakan, idealnya dalam satu perusahaan harus dikawal hingga 10 polisi. Cara itu untuk mengantisipasi tindak kecurangan dan manipulasi dalam pencetakan dokumen pemilu tersebut.
"Anggaran polisi lumayan besar. Kalau kurang pengamanan ini menyangkut dokumen penting. Bagaimana kalau misal ada yang menarik itu keluar?" tuturnya.
Untuk masalah tersebut, Hakam mengaku sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi dan Pengawas Pemilu daerah (Panwasda) untuk menindaklanjuti kondisi itu.
"Nanti kami juga akan minta komisi yang membidangi kepolisian, Komisi III untuk meminta itu," tuturnya.
Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan, standardisasi pengawalan pencetakan surat suara harus dijaga dua orang polisi. "Kalau menyangkut pengamanan keseluruhan, itu area polisi," katanya.
Berita:
KPU tinjau percetakan surat suara di Bandung
(dam)
