Mantan petinggi TNI geram dengan sikap Singapura

Sindonews.com - Konflik diplomatik antara Indonesia dan Singapura terkait protes dari Singapura atas pemberian nama kapal perang terbaru milik TNI AL dengan nama KRI Usman Harun ikut membuat geram mantan petinggi TNI.

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI (purnawirawan) Tedjo Edhy Purdijatno dan mantan Pangdam Iskandar Muda 2005-2008 Mayjen TNI (purn) Supiadin Aries mendukung sikap tegas Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk tetap mempertahankan nama KRI Usman-Harun.

Menurut mereka, mempertahankan nama Usman Harun sebagai nama kapal perang RI (KRI) terkait dengan kewibawaan bangsa Indonesia.

Supiadin menyayangkan tindakan Singapura menyikapi penamaan KRI Usman-Harun. Dikatakan dia, Singapura tidak boleh mendikte dan melarang Indonesia.

"Itu kan sepenuhnya hak Indonesia. Boleh saja mereka melihat Usman dan Harun sebagai penjahat perang, terserah itu hak mereka. Tetapi bagi Indonesia mereka berdua adalah pahlawan," tegas Supiadin, Selasa (11/2/2014).

Supiadin yang pernah menjabat Pangdam Udayana 2003-2005 menambahkan, hubungan dengan negara tetangga harus harus berdasarkan prinsip kesetaraan. "Selama pihak lain menghormati prinsip kesetaraan ini, maka kita juga harus menghormati mereka," paparnya.

Sementara mengenai pembatalan secara sepihak undangan kepada Wakil Menteri Pertahanan RI dan 100 perwira TNI untuk menghadiri perhelatan kedirgantaraan Singapore Airshow yang dimulai hari ini, dianggap Tedjo sebagai pelecehan.

"Pembatalan secara sepihak undangan terhadap petinggi angkatan bersenjata oleh Singapura adalah bentuk pelecehan terhadap kewibawaan Indonesia," kata Tedjo.

Sikap yang diambil TNI dengan mengabaikan keberatan Singapura atas penamaan KRI Usman Harun adalah tindakan yang paling tepat. Sikap itu menunjukkan wibawa militer Indonesia, sekaligus wibawa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Menurutnya, wibawa negara ditentukan oleh pemerintah yang kuat dengan didukung rakyat, parlemen, dan militer yang kuat. Ketika hubungan luar negeri mulai dirasa mengganggu kepentingan nasional, para pemimpin harus mengambil langkah yang tegas dengan mengutamakan kepentingan dan kehormatan negara.

"Menjaga hubungan diplomasi luar negeri sangat penting, tapi tetap harus mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu dibutuhkan pemimpin yang berwibawa, tegas, dan berani. Pemimpin yang bisa mendudukkan RI sederajat dengan negara lain, dengan prinsip saling menghormati dan menghargai," ungkap mantan Komandan di KRI Teluk Semangka tersebut.

Baca:
Nama KRI Usman Harun jangan berubah karena Singapura
Protes KRI Usman Harun, Singapura cuma bermanuver