Mantan petinggi TNI geram dengan sikap Singapura

Selasa, 11 Februari 2014 - 19:07 WIB
Mantan petinggi TNI...
Mantan petinggi TNI geram dengan sikap Singapura
A A A
Sindonews.com - Konflik diplomatik antara Indonesia dan Singapura terkait protes dari Singapura atas pemberian nama kapal perang terbaru milik TNI AL dengan nama KRI Usman Harun ikut membuat geram mantan petinggi TNI.

Mantan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI (purnawirawan) Tedjo Edhy Purdijatno dan mantan Pangdam Iskandar Muda 2005-2008 Mayjen TNI (purn) Supiadin Aries mendukung sikap tegas Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk tetap mempertahankan nama KRI Usman-Harun.

Menurut mereka, mempertahankan nama Usman Harun sebagai nama kapal perang RI (KRI) terkait dengan kewibawaan bangsa Indonesia.

Supiadin menyayangkan tindakan Singapura menyikapi penamaan KRI Usman-Harun. Dikatakan dia, Singapura tidak boleh mendikte dan melarang Indonesia.

"Itu kan sepenuhnya hak Indonesia. Boleh saja mereka melihat Usman dan Harun sebagai penjahat perang, terserah itu hak mereka. Tetapi bagi Indonesia mereka berdua adalah pahlawan," tegas Supiadin, Selasa (11/2/2014).

Supiadin yang pernah menjabat Pangdam Udayana 2003-2005 menambahkan, hubungan dengan negara tetangga harus harus berdasarkan prinsip kesetaraan. "Selama pihak lain menghormati prinsip kesetaraan ini, maka kita juga harus menghormati mereka," paparnya.

Sementara mengenai pembatalan secara sepihak undangan kepada Wakil Menteri Pertahanan RI dan 100 perwira TNI untuk menghadiri perhelatan kedirgantaraan Singapore Airshow yang dimulai hari ini, dianggap Tedjo sebagai pelecehan.

"Pembatalan secara sepihak undangan terhadap petinggi angkatan bersenjata oleh Singapura adalah bentuk pelecehan terhadap kewibawaan Indonesia," kata Tedjo.

Sikap yang diambil TNI dengan mengabaikan keberatan Singapura atas penamaan KRI Usman Harun adalah tindakan yang paling tepat. Sikap itu menunjukkan wibawa militer Indonesia, sekaligus wibawa Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

Menurutnya, wibawa negara ditentukan oleh pemerintah yang kuat dengan didukung rakyat, parlemen, dan militer yang kuat. Ketika hubungan luar negeri mulai dirasa mengganggu kepentingan nasional, para pemimpin harus mengambil langkah yang tegas dengan mengutamakan kepentingan dan kehormatan negara.

"Menjaga hubungan diplomasi luar negeri sangat penting, tapi tetap harus mengutamakan kepentingan nasional. Untuk itu dibutuhkan pemimpin yang berwibawa, tegas, dan berani. Pemimpin yang bisa mendudukkan RI sederajat dengan negara lain, dengan prinsip saling menghormati dan menghargai," ungkap mantan Komandan di KRI Teluk Semangka tersebut.

Baca:
Nama KRI Usman Harun jangan berubah karena Singapura
Protes KRI Usman Harun, Singapura cuma bermanuver
(hyk)
Berita Terkait
Tenggelam di Mamberamo...
Tenggelam di Mamberamo Raya Papua, Penumpang Dievakuasi
Resmi Sertijab, Posisi...
Resmi Sertijab, Posisi Wagub AAL Kini Dijabat Laksma TNI Arif Badrudin
Laksamana Malahayati...
Laksamana Malahayati Menginspirasi TNI Angkatan Laut
3 Jenderal TNI AU yang...
3 Jenderal TNI AU yang Pernah Menjabat Sebagai Panglima TNI, Terakhir KSAU Pertama di Indonesia
Peringatan HUT ke-79...
Peringatan HUT ke-79 TNI Angkatan Laut
5 Negara Asia dengan...
5 Negara Asia dengan Angkatan Laut Terkuat, Indonesia Patut Bangga
Berita Terkini
Kortas Tipidkor Sebut...
Kortas Tipidkor Sebut Bukti Kasus Dugaan Korupsi Eks Jampidsus Segera Dilimpahkan ke Kejagung
DPR Minta Komjak Proaktif...
DPR Minta Komjak Proaktif Awasi Penanganan Perkara Febrie Adriansyah
Mengapa Orang Baik Memilih...
Mengapa Orang Baik Memilih Diam?
Langkah Menhut Dinilai...
Langkah Menhut Dinilai Berhasil Pulihkan Kepercayaan Investor Perdagangan Karbon
Kejagung Pelajari Alat...
Kejagung Pelajari Alat Bukti Kasus Febrie Adriansyah dari Polri
MAKI Sebut Pelimpahan...
MAKI Sebut Pelimpahan Penanganan Perkara Febrie Ardiansyah Tabrak KUHAP Baru
Infografis
10 Negara dengan Cadangan...
10 Negara dengan Cadangan Emas Terbesar Dunia, AS Masih Teratas
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved