Polri kerahkan polwan untuk redam pendemo
Selasa, 11 Februari 2014 - 13:47 WIB
Polri kerahkan polwan untuk redam pendemo
A
A
A
Sindonews.com - Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) satu di antara lokasi yang menjadi perhatian khusus Kepolisian Republik Indonesia (Polri), untuk dilakukan pengamanan lebih saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 berlangsung.
Agar tetap aman dari tindakan massa yang berujung pada tindakan anarkis saat melakukan aksi demonstrasi di Gedung KPU, Polri tempatkan polisi wanita (polwan) sebagai tim negosiator.
Kabid Humas Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto mengatakan, selain menempatkan personel polisi saat sidang pleno dan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional, polisi menunjuk polwan untuk meredam para demonstran.
Menurutnya, cara kerja polwan lebih soft ketimbang menempatkan polisi laki-laki di garis terdepan, untuk perangkat negosiator pengamanan aksi demonstrasi.
"Sebanyak 25 personel polwan dihitung satu peleton. Mereka bertugas sebagai negosiator dengan pihak demonstran, atau demonstran perempuan yang membawa anak. Kemungkinan itu nanti terjadi," jelas Rikwanto, di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (11/2/2014).
Rikwanto melanjutkan, pelibatan polwan tengah dilakukan sejak gladi bersih pengamanan pemilu. Sementara saat simulasi pengamanan pemilu, polwan langsung di uji di lapangan dalam menangani demonstran.
Dijelaskan dia, negosiasi adalah langkah awal pihak kepolisian membuat jalannya sidang pleno rekapitulasi tetap kondusif dan terkendali. Kemungkinan terburuk ketika situasi kacau, aparat lain akan dikerahkan.
"Jadi ada yang harus disimulasikan seperti peserta sidang yang tidak puas, karena merasa dicurangi. Jadi kita fokus mengamankan keselamatan para pimpinan KPU yang memimpin sidang," sambung Rikwanto.
Agar tetap aman dari tindakan massa yang berujung pada tindakan anarkis saat melakukan aksi demonstrasi di Gedung KPU, Polri tempatkan polisi wanita (polwan) sebagai tim negosiator.
Kabid Humas Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, Kombes Pol Rikwanto mengatakan, selain menempatkan personel polisi saat sidang pleno dan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional, polisi menunjuk polwan untuk meredam para demonstran.
Menurutnya, cara kerja polwan lebih soft ketimbang menempatkan polisi laki-laki di garis terdepan, untuk perangkat negosiator pengamanan aksi demonstrasi.
"Sebanyak 25 personel polwan dihitung satu peleton. Mereka bertugas sebagai negosiator dengan pihak demonstran, atau demonstran perempuan yang membawa anak. Kemungkinan itu nanti terjadi," jelas Rikwanto, di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (11/2/2014).
Rikwanto melanjutkan, pelibatan polwan tengah dilakukan sejak gladi bersih pengamanan pemilu. Sementara saat simulasi pengamanan pemilu, polwan langsung di uji di lapangan dalam menangani demonstran.
Dijelaskan dia, negosiasi adalah langkah awal pihak kepolisian membuat jalannya sidang pleno rekapitulasi tetap kondusif dan terkendali. Kemungkinan terburuk ketika situasi kacau, aparat lain akan dikerahkan.
"Jadi ada yang harus disimulasikan seperti peserta sidang yang tidak puas, karena merasa dicurangi. Jadi kita fokus mengamankan keselamatan para pimpinan KPU yang memimpin sidang," sambung Rikwanto.
(maf)
