Nama KRI Usman Harun jangan berubah karena Singapura

Sindonews.com - Indonesia sebagai negara berdaulat harus memiliki sikap yang tegas. Protes negara Singapura harusnya tidak memengaruhi sikap Pemerintah Indonesia dalam menamakan kapal militer TNI Angkatan Laut (AL) dengan KRI Usman Harun.

Atas dasar tersebut, pengamat hubungan internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ganewati Wulandari berharap nama KRI Usman Harun tetap dipertahankan.

"Menurut saya keputusan yang sudah diambil, sebagai bangsa yang daulat ya sudah, dipertahankan," kata Ganewati ketika berbincang dengan Sindonews melalui sambungan telepon, Sabtu (8/2/2014).

Dia menilai sikap Singapura tidak konsisten. Anehnya, ketika Usman dan Harun resmi dinyatakan sebagai pahlawan nasional oleh Pemerintah Indonesia, mereka tidak protes. Sebaliknya, ketika dua pahlawan nasional itu diabadikan dalam nama kapal militer TNI AL, mereka langsung protes.

"Jangan karena negara lain (Singapura) protes kita menjadi mengubah kebijakan. Kita ini bangsa besar," tukasnya.

Polemik KRI Usman Harun muncul karena adanya protes Singapura terhadap penamaan itu. Pihak Singapura berpendapat Usman Harun merupakan tokoh yang ditangkap dan dihukum gantung oleh pemerintah Singapura atas tuduhan melakukan pengeboman di sekitar MacDonald House di Orchard Road, Singapura pada 10 Maret 1965.

Adapun nama Usman Harun, merupakan gabungan dari nama dua marinir Indonesia, yaitu Osman Mohamed Ali dan Harun Said yang dianggap terlibat pemboman di sebuah bangunan di Orchard Road pada tahun 1965.

Dua marinir Indonesia itu, telah dieksekusi dengan hukuman gantung di Singapura, karena dianggap bersalah dalam pemboman tersebut. Jenazah keduanya telah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan.

Berita:
Penjelasan Panglima TNI soal penamaan KRI Usman Harun