Rekening Ketua & Komisioner KPU siap diaudit
Rabu, 05 Februari 2014 - 16:50 WIB
Rekening Ketua & Komisioner KPU siap diaudit
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik mempersilakan, jika ada lembaga yang mau mengaudit rekening Komisioner KPU, termasuk dirinya sebagai Ketua KPU.
Husni mengklaim, sangat mendukung kalau lembaga semisal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ingin meminta nomor rekening untuk dilakukan pemeriksaan.
"Saya secara pribadi sangat aware dengan gerakan ini (audit). Pada prinsipnya sangat senang sekali," kata Husni saat menghadiri sarasehan KAHMI, di Hotel Sahid, Sudirman, Jakarta, Rabu (5/2/2014).
Kendati pada nota kesepamahan atau Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati dengan PPATK, tak mengatur pimpinan KPU harus menyerahkan rekeningnya masing-masing, tetapi jika hal tersebut diminta, maka pihaknya akan menyerahkan.
"Ini bagian kontrol bila ada komisioner yang tidak wajar memiliki dana pribadi. Saya sendiri mendukung," ujarnya.
Namun demikian, Husni mengaku, baik dirinya maupun Komisioner KPU lainnya, sudah melaporkan tentang harta kekayaan masing-masing kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tetapi, jika hal itu menjadi kehendak publik, maka lembaga audit negara bisa memperoleh nomor rekening tersebut. Seperti diketahui, satu persatu KPU sudah resmi melakukan MoU dengan berbagai lembaga negara untuk menyukseskan Pemilu 2014.
Husni mengklaim, sangat mendukung kalau lembaga semisal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun Pusat Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), ingin meminta nomor rekening untuk dilakukan pemeriksaan.
"Saya secara pribadi sangat aware dengan gerakan ini (audit). Pada prinsipnya sangat senang sekali," kata Husni saat menghadiri sarasehan KAHMI, di Hotel Sahid, Sudirman, Jakarta, Rabu (5/2/2014).
Kendati pada nota kesepamahan atau Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati dengan PPATK, tak mengatur pimpinan KPU harus menyerahkan rekeningnya masing-masing, tetapi jika hal tersebut diminta, maka pihaknya akan menyerahkan.
"Ini bagian kontrol bila ada komisioner yang tidak wajar memiliki dana pribadi. Saya sendiri mendukung," ujarnya.
Namun demikian, Husni mengaku, baik dirinya maupun Komisioner KPU lainnya, sudah melaporkan tentang harta kekayaan masing-masing kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tetapi, jika hal itu menjadi kehendak publik, maka lembaga audit negara bisa memperoleh nomor rekening tersebut. Seperti diketahui, satu persatu KPU sudah resmi melakukan MoU dengan berbagai lembaga negara untuk menyukseskan Pemilu 2014.
(maf)
