Aktivis PPI goyang posisi Syarif Hasan
Rabu, 05 Februari 2014 - 16:20 WIB
Aktivis PPI goyang posisi Syarif Hasan
A
A
A
Sindonews.com - Posisi Syarif Hasan sebagai Ketua Harian Partai Demokrat, dinilai sudah tak layak untuk mengisi jabatan tersebut.
Pasalnya, selama ini Syarif Hasan kerap melakukan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), lembaga yang dipimpin Syarif.
Hal itu dikatakan Fungsionaris Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Sri Mulyono. Menurutnya, adanya Syarif di pemerintahan, akan memperkuat distorsi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
"Akan mengganggu performa pemerintah, mendistorsi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah," kata Sri Mulyono dalam pesan singkatnya kepada Sindonews, Rabu (5/2/2014).
"Dan otomatis berdampak terhadap penurunan elektabilitas Demokrat. Untuk itu Syarief harus segera diamputasi dari kabinet maupun sebagai Ketua Harian Partai Demokrat. Demi menyelamatkan pemerintah dan Demokrat," imbuhnya.
Menurut Sri, KKN di Kemenkop UKM terungkap, setelah kasus proyek pengadaan videotron yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, terbongkar.
Dalam proyek tersebut, Syarif Hasan kerap memenangkan tender perusahaan yang digawangi oleh anak kandungnya sendiri, Riefan Avrian. Selain itu, terungkap bahwa Kepala Biro Umum di Kemenkop UKM sendiri adalah, adik ipar dari Syarif Hasan yakni Hasnawi.
"Pemenang tender adalah putra sulung Syarief. Kepala Biro Umum adalah adik ipar Syarief dan menterinya adalah Syarief," pungkasnya.
Pasalnya, selama ini Syarif Hasan kerap melakukan praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), lembaga yang dipimpin Syarif.
Hal itu dikatakan Fungsionaris Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Sri Mulyono. Menurutnya, adanya Syarif di pemerintahan, akan memperkuat distorsi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
"Akan mengganggu performa pemerintah, mendistorsi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah," kata Sri Mulyono dalam pesan singkatnya kepada Sindonews, Rabu (5/2/2014).
"Dan otomatis berdampak terhadap penurunan elektabilitas Demokrat. Untuk itu Syarief harus segera diamputasi dari kabinet maupun sebagai Ketua Harian Partai Demokrat. Demi menyelamatkan pemerintah dan Demokrat," imbuhnya.
Menurut Sri, KKN di Kemenkop UKM terungkap, setelah kasus proyek pengadaan videotron yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, terbongkar.
Dalam proyek tersebut, Syarif Hasan kerap memenangkan tender perusahaan yang digawangi oleh anak kandungnya sendiri, Riefan Avrian. Selain itu, terungkap bahwa Kepala Biro Umum di Kemenkop UKM sendiri adalah, adik ipar dari Syarif Hasan yakni Hasnawi.
"Pemenang tender adalah putra sulung Syarief. Kepala Biro Umum adalah adik ipar Syarief dan menterinya adalah Syarief," pungkasnya.
(maf)
