Keterlibatan perempuan di parlemen meningkat
Selasa, 04 Februari 2014 - 21:55 WIB
Keterlibatan perempuan di parlemen meningkat
A
A
A
Sindonews.com - keterlibatan perempuan di parlemen terus meningkat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) mencatat kenaikan itu terlihat sejak tahun 2010 sampai 2012.
Menurut Menteri Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, peningkatan partisipasi perempuan sebelum reformasi dan sesudah reformasi sangat terlihat pada saat pemilu.
Minat serta partisipasi perempuan dalam wadah di legislatif, kata dia, merupakan akses untuk menujukan kemampuanya di bidang politik.
Menurut dia, hak-hak perempuan dalam politik juga harus terpenuhi.? Jangan sampai kapasitas perempuan dalam parpol hanya memenuhi kuota.
"Mungkin terjadi, memang dirasakan hanya memenuhi kuota di legislatif saja tetapi tidak semuanya," kata dia saat ditemui di kantor KPP dan PA, Selasa (4/2/2012).
Saat ini, kata dia, keberadaan perempuan dalam politik di legislatif adalah modal utama untuk mereka tampil dan menunjukan keahlianya. Prosesnya akan menjadi pembelajaran untuk mereka menguasai politik.
"Yang terpenting ada dulu. Jangan dipikirkan siapa yang lebih banyak buat kesalahan. Jangankan caleg perempuan, caleg laki-lakipun juga ada yang bermasalah," kata dia.
Linda memaparkan, bahwa parpol memiliki tanggap jawab penuh dengan pengkaderan kadernya. Termasuk kepada perempuan. Kader perempuan harus meminta pembelajaran dari partai dan terdidik secara kader.
Akses perempuan di parlemen saat ini masih 30%. Dengan kapasitas yang minim, parpol harus merekrut dan memilih kader perempuan yang berkualitas. "Parpol harus memajukan kadernya yang cerdas karena maju untuk untuk mewakili rakyat. Masyarakat juga harus memilih anggota dewan yang berkualitas. Nah disanalah proses demokrasinya.
Waktu 5 tahun untuk parpol mengkadarisasi dirasa cukup. Untuk itu diharapkan parpol tidak asal 'mengambil' kadernya. Keberadaan kader perempuan dan laki-laki tidak boleh di kotak-kotakan. "Cara berpikir bias gender harus di lepaskan. Karena hal ini akan akan mempengaruhi keinginan dan minat perempaun untuk berada di parlemen," katanya.
Menurut Menteri Negeri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, peningkatan partisipasi perempuan sebelum reformasi dan sesudah reformasi sangat terlihat pada saat pemilu.
Minat serta partisipasi perempuan dalam wadah di legislatif, kata dia, merupakan akses untuk menujukan kemampuanya di bidang politik.
Menurut dia, hak-hak perempuan dalam politik juga harus terpenuhi.? Jangan sampai kapasitas perempuan dalam parpol hanya memenuhi kuota.
"Mungkin terjadi, memang dirasakan hanya memenuhi kuota di legislatif saja tetapi tidak semuanya," kata dia saat ditemui di kantor KPP dan PA, Selasa (4/2/2012).
Saat ini, kata dia, keberadaan perempuan dalam politik di legislatif adalah modal utama untuk mereka tampil dan menunjukan keahlianya. Prosesnya akan menjadi pembelajaran untuk mereka menguasai politik.
"Yang terpenting ada dulu. Jangan dipikirkan siapa yang lebih banyak buat kesalahan. Jangankan caleg perempuan, caleg laki-lakipun juga ada yang bermasalah," kata dia.
Linda memaparkan, bahwa parpol memiliki tanggap jawab penuh dengan pengkaderan kadernya. Termasuk kepada perempuan. Kader perempuan harus meminta pembelajaran dari partai dan terdidik secara kader.
Akses perempuan di parlemen saat ini masih 30%. Dengan kapasitas yang minim, parpol harus merekrut dan memilih kader perempuan yang berkualitas. "Parpol harus memajukan kadernya yang cerdas karena maju untuk untuk mewakili rakyat. Masyarakat juga harus memilih anggota dewan yang berkualitas. Nah disanalah proses demokrasinya.
Waktu 5 tahun untuk parpol mengkadarisasi dirasa cukup. Untuk itu diharapkan parpol tidak asal 'mengambil' kadernya. Keberadaan kader perempuan dan laki-laki tidak boleh di kotak-kotakan. "Cara berpikir bias gender harus di lepaskan. Karena hal ini akan akan mempengaruhi keinginan dan minat perempaun untuk berada di parlemen," katanya.
(dam)
