Pemetaan pengendalian penduduk, pemerintah bentuk PPI
Kamis, 30 Januari 2014 - 03:00 WIB
Pemetaan pengendalian penduduk, pemerintah bentuk PPI
A
A
A
Sindonews.com - Mencapai Bonus Demografi, pemerintah membuat Proyeksi Penduduk Indonesia (PPI) 2010-2035. Dengan melakukaan pemetaan pengendalian penduduk dan ketenagakerjaan.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal mengatakan, dalam pengendalian penduduk, harus difokuskan di mana saja jumlah penduduk terbesar.
Menurutnya, saat ini daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa tengah merupakan daerah yang mememiliki banyak penduduk. Karena itu, permasalahan penduduk kurang terkontrol setelah era reformasi, maka saat ini telah terajdi kepadatan meningkat dua kali lipat perkilometer.
"Di bagian timur Indonesia menjadi daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Maka harus dilakukan indeks tekanan penduduk karena ada gejala kelebihan penduduk disuatu daerah," kata Fasli Jalal, di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu 29 Januari 2014.
Menurutnya, dengan kondisi demikian, akan terjadi dampak penekanan penduduk seperti kemerosotan tingkat hidup penduduk, seperti kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, ekspansi ke daerah lainnya guna mendapatkan lahan usaha tani dengan merambah hutan serta gerak penduduk baik permanen atau nonpermanen untuk mendapatkan peluang bekerja.
“Salah satunya Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan beban masalah daerah yang bervariasi saat ini,” ucapnya.
Fasli mengatakan, negara yang sudah menikmati bonus demografi seperti Cina dan Thailand mempunyai pertumbuhan ekonomi harus di atas enam persen. Dalam memanfaatkan bonus demografi sangat tergantung dari spesifikasi masing-masing provinsi.
Untuk mendapatkan bonus demografi maka peningkatan taraf hidup masyarakat seperti kesehatan, pendidikan serta keterampilan dalam mendapatkan lapangan kerja.
“Diperkirakan di Indonesia sampai pada 2030 negara masih menjaid pemasok tenaga kerja. Saat ini terdapat 700 juta pekerja sektor industri dan 60 persen berada di Asia,” ungkapnya.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Fasli Jalal mengatakan, dalam pengendalian penduduk, harus difokuskan di mana saja jumlah penduduk terbesar.
Menurutnya, saat ini daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa tengah merupakan daerah yang mememiliki banyak penduduk. Karena itu, permasalahan penduduk kurang terkontrol setelah era reformasi, maka saat ini telah terajdi kepadatan meningkat dua kali lipat perkilometer.
"Di bagian timur Indonesia menjadi daerah yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Maka harus dilakukan indeks tekanan penduduk karena ada gejala kelebihan penduduk disuatu daerah," kata Fasli Jalal, di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu 29 Januari 2014.
Menurutnya, dengan kondisi demikian, akan terjadi dampak penekanan penduduk seperti kemerosotan tingkat hidup penduduk, seperti kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, ekspansi ke daerah lainnya guna mendapatkan lahan usaha tani dengan merambah hutan serta gerak penduduk baik permanen atau nonpermanen untuk mendapatkan peluang bekerja.
“Salah satunya Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan beban masalah daerah yang bervariasi saat ini,” ucapnya.
Fasli mengatakan, negara yang sudah menikmati bonus demografi seperti Cina dan Thailand mempunyai pertumbuhan ekonomi harus di atas enam persen. Dalam memanfaatkan bonus demografi sangat tergantung dari spesifikasi masing-masing provinsi.
Untuk mendapatkan bonus demografi maka peningkatan taraf hidup masyarakat seperti kesehatan, pendidikan serta keterampilan dalam mendapatkan lapangan kerja.
“Diperkirakan di Indonesia sampai pada 2030 negara masih menjaid pemasok tenaga kerja. Saat ini terdapat 700 juta pekerja sektor industri dan 60 persen berada di Asia,” ungkapnya.
(maf)
