LSM kecewa dana saksi ditunda
Rabu, 29 Januari 2014 - 17:14 WIB
LSM kecewa dana saksi ditunda
A
A
A
Sindonews.com - Penundaan pemberian dana saksi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) cukup mengecewakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima).
Pasalnya Lima tidak hanya menginginkan adanya penundaan tapi pembatalan pemberian dana bagi saksi dari perwakilan partai politik untuk Pemilu 2014 nanti.
Direktur Lima Ray Rangkuti berpendapat, sikap menunda dana saksi parpol adalah kebijakan yang ragu-ragu dari para pemangku kepentingan (stakeholder) pemilu tersebut. Tanpa menunggu perdebatan dari para elite partai, dana itu seharusnya dibatalkan sejak awal.
"(Dana saksi parpol) Yang kita inginkan dibatalkan, bukan hanya ditunda," tegas Ray, saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Rabu (29/1/2014).
Ray mengaku belum yakin dengan langkah Bawaslu, pemerintah, dan parpol yang berani membatalkan anggaran Rp700 miliar itu. Sebab, anggaran tersebut merupakan 'modal gratis' yang bisa dinikmati secara bersama.
Oleh sebab itu publik wajib menguji, apakah langkah menunda dana saksi parpol sekaligus membuka jalan untuk membatalkannya. "Mereka (Bawaslu) juga hampir menggadaikan prinsip independensi untuk sekedar nyari dana Rp800 (miliar)," sambung mantan aktivis 98 ini.
Sebelumnya, Bawaslu memastikan bakal menunda pemberian dana dari APBN untuk membayar saksi dari perwakilan partai politik. Penundaan tersebut untuk memberikan persepsi yang sama kepada 12 parpol terkait layak atau tidaknya anggaran RP 55 miliar bisa dibawa pulang oleh masing-masing parpol.
Pasalnya Lima tidak hanya menginginkan adanya penundaan tapi pembatalan pemberian dana bagi saksi dari perwakilan partai politik untuk Pemilu 2014 nanti.
Direktur Lima Ray Rangkuti berpendapat, sikap menunda dana saksi parpol adalah kebijakan yang ragu-ragu dari para pemangku kepentingan (stakeholder) pemilu tersebut. Tanpa menunggu perdebatan dari para elite partai, dana itu seharusnya dibatalkan sejak awal.
"(Dana saksi parpol) Yang kita inginkan dibatalkan, bukan hanya ditunda," tegas Ray, saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Rabu (29/1/2014).
Ray mengaku belum yakin dengan langkah Bawaslu, pemerintah, dan parpol yang berani membatalkan anggaran Rp700 miliar itu. Sebab, anggaran tersebut merupakan 'modal gratis' yang bisa dinikmati secara bersama.
Oleh sebab itu publik wajib menguji, apakah langkah menunda dana saksi parpol sekaligus membuka jalan untuk membatalkannya. "Mereka (Bawaslu) juga hampir menggadaikan prinsip independensi untuk sekedar nyari dana Rp800 (miliar)," sambung mantan aktivis 98 ini.
Sebelumnya, Bawaslu memastikan bakal menunda pemberian dana dari APBN untuk membayar saksi dari perwakilan partai politik. Penundaan tersebut untuk memberikan persepsi yang sama kepada 12 parpol terkait layak atau tidaknya anggaran RP 55 miliar bisa dibawa pulang oleh masing-masing parpol.
(hyk)
