Somasi merupakan penyakit kekuasaan

Sindonews.com - Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk menilai, langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyewa jasa pengacara untuk melayangkan somasi kepada lawan politiknya, kurang tepat.

Sebab, pendapat atau kritik masyarakat seharusnya dipahami sebagai kontruksi dalam membangun budaya demokrasi yang sehat. Jangan sebaliknya, justru pendapat masyarakat dijadikan ancaman kekuasaan.

"Sedikit-sedikit somasi, ini kan penyakit kekuasaan. Baru adu argumentasi dikirim somasi," kata Hamdi, saat diskusi bertajuk Lingkaran Kekuasaan, Konflik Politik dan Korupsi, di Warung Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2014).

Somasi, kata Hamdi, merupakan bentuk abuse of power (penyelewengan) dan penyakit kekuasaan. Oleh karenanya, harus dilawan. Hamdi menambahkan, dalam iklim demokrasi, beda pendapat dan kritik merupakan hal yang wajar.

Sehingga, jika kritik masyarakat dibalas 'ancaman' hukum kekuasaan, maka perkembangan demokrasi semakin hilang. "Demokrasi memang meniscayakan kita berkompetisi. Asal koridornya dijaga," ucapnya.

"Intinya demokrasi itu semua boleh bersuara, beraspirasi, dijamin konstitusi. Asal dilakukan dengan non violence. Karena kalau violence, itu konflik. Kalau adu argumen, itu biasa. Jangan kirim militer," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden SBY melayangkan somasi terhadap bekas Menteri Bidang Perekonomian Rizal Ramli. Rizal disomasi karena pernyataannya yang menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden Boediono adalah gratifikasi dari kasus Bank Century.

Selain itu, Presiden juga mensomasi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Fahri Hamzah karena pernyataannya yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Sekretaris Jenderal (sekjen) Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dalam kasus Hambalang.

Merasa dirugikan, SBY dinilai wajar layangkan somasi
Senggol nama Ibas, politikus PKS disomasi SBY
Din: Orang yang disomasi SBY jangan takut