Harjono pertanyakan kembali maksud pernyataan Yusril

Sindonews.com - Pernyataan Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra bahwa Hakim Konstitusi Harjono sering sowan ke rumah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri ditanggapi Harjono.

Menurutnya, pernyataan Yusril tidak jelas, sesering apa yang dimaksud dirinya sowan ke rumah Megawati. Terlepas dari itu, Harjono merasa pernyataan Yusril sebagai bentuk perhatian terhadap dirinya.

"Sering itu seminggu sekali, sebulan, apa tiga bulan sekali, enggak jelas. Tapi saya tersanjung kok diperhatikan kemana pergi," ujar Harjono kepada Sindonews saat dihubungi, Rabu 22 Januari 2014 malam.

Pada kesempatan itu, dia juga mempertanyakan sikap Yusril yang tiba-tiba melontarkan pernyataan itu. Dia menduga, pernyataan itu dilontarkan, terkait dirinya sebagai salah satu panel dalam sidang uji materi yang diajukan Yusril.

"Sebenarnya saya tak ikut panel, karena Pak Arief ke Semarang saat itu, panelnya kurang satu, nah saya masuk," ucapnya.

Sebelumnya, Yusril Ihza Mahendra menyebutkan bahwa hakim konstitusi Harjono sering sowan ke rumah Megawati Soekarnoputri.

Pernyataan Yusril mengenai Hakim Konstitusi Harjono sering sowan ke rumah Megawati Soekarnoputri bermula saat Yusril menanggapi tudingan yang menyebutkan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) yang diajukannya dianggap tidak etis. Lantaran, Ketua MK saat ini, Hamdan Zoelva merupakan mantan kadernya di PBB.

Dia pun meminta, semua pihak bersikap adil menyoroti persoalan uji materi yang diajukannya tersebut. Sebab, menurut dia, tak hanya Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi Harjono dan Patrialis Akbar juga mantan anggota partai politik (Parpol).

"Oke, kalau begitu enggak etis juga adanya Harjono dan Patrialis Akbar di sini (MK). Harjono siapa yang tidak tahu, Harjono PDIP. Dia sering sowan ke rumah Mega (Ketua Umum PDIP). Saya tahu kok," ujar Yusril di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa 21 Januari 2014.

Begitu juga, kata dia, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Patrialis, kata dia, merupakan mantan kader Partai Amanat Nasional (PAN).

"Siapa yang tidak tahu Patrialis bukan PAN. Harjono dan Patrialis itu tidak setuju Undang-undang ini (UU 42 tahun 2008) dibatalkan. Kalau mereka mengikuti arahan dari PDIP dan PAN, kalau Anda katakan Hamdan tidak etis, apa etisnya Harjono dan Patrialis," kata pakar hukum tata negara ini.

Berita Yusril sebut Harjono titipan PDIP di MK.
Berita PDIP bantah Harjono kerap sowan ke Megawati.