Demokrat: Kader tersangkut hukum sikap pribadi masing-masing

Sindonews.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap beberapa ruangan kerja anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR. Hal ini langsung direspons pihak partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menegaskan, jika ada kadernya yang tersangkut persoalan hukum adalah lebih kepada perilaku pribadi dan bukan resmi partai. Begitupun dengan partai lain jika ada kadernya terlibat persoalan hukum, bukan berarti kesalah partainya.

"Lalu, apakah bisa dicap sedemikian jelek untuk partainya juga? Tentunya, pandangan seperti itu terlalu sempit. Justru, Demokrat berterima kasih dengan adanya KPK karena secara otomatis membantu partai untuk bersih-bersih dari upaya pembusukan citra partai dengan melakukan korupsi,” ujar Nurhayati di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/1/2014).

Ketua Fraksi Partai Demokrat ini mengatakan, sekalipun persoalan itu lebih kepada oknum atau perilaku pribadi masing-masing kader, bukan berarti partai membiarkan begitu saja. Secara resmi partai akan menawarkan bantuan hukum untuk menghadapi proses hukum yang dijalani.

" Bantuan upaya hukum ini tidak dimaknai sebagai perlindungan atau melindungi, tapi lebih kepada pemberian hak dari tiap kader partai berdasarkan azas praduga tak bersalah,” tukasnya.

Sementara itu masih terkait penggeledahan tersebut, pihaknya di Demokrat tidak akan berupaya menghalangi proses hukum yang dijalani KPK. Hal ini sejalan dengan arahan Ketua Umum Partai Demokrat SBY yang melarang melakukan intervensi terhadap proses hukum. "Kami tidak akan mempersulit petugas (KPK) dalam hal ini," ucapnya.

Berita KPK usut kewenangan Jero Wacik di SKK Migas.