Mantan petinggi Adhi Karya ditanya KPK soal Gedung DPR
Kamis, 16 Januari 2014 - 09:12 WIB
Mantan petinggi Adhi Karya ditanya KPK soal Gedung DPR
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Kepala Divisi I PT. Adhi Karya, Teuku Bagus Muhammad Noor. Dia diperiksa penyidik KPK sebagai tersangka untuk kasus proyek Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
Namun, di sela-sela pemeriksaan Teuku Bagus, penyidik sempat menanyakan tentang proyek pembangunan renovasi gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Dalam pemeriksaan tadi, sempat menanyakan masalah grand design gedung DPR, tadi memang kelihatan sekali, di DPR itu Adhi Karya dimintai uang," ujar Teuku Haryo, selaku kuasa hukum Teuku Bagus Muhammad Noor di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2014.
Dia menjelaskan, jauh sebelum kliennya menjabat sebagai kepala divisi, indikasi permintaan uang sudah berjalan dalam proyek tersebut. "Pak bagus masuk di pertengahan," jelasnya.
Namun ketika dikonfirmasi lebih jauh, kuasa hukum petinggi Adhi Karya itu enggan menjelaskan secara detail siapa saja anggota DPR yang meminta jatah dari pembangunan proyek Gedung DPR tersebut.
"Ada beberapa nama, tapi saya lupa. Itu yang minta Arief (manajer pemasaran Adhi Karya). Yang terekam dalam bon sementara, konstruksi permintaan uang dari Arief itu, karena Arief ini yang tahu medannya di lapangan, lalu memberikan laporan kepada pak Bagus." Ungkap Haryo.
Berita gedung baru DPR sarat dengan mafia proyek.
Namun, di sela-sela pemeriksaan Teuku Bagus, penyidik sempat menanyakan tentang proyek pembangunan renovasi gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Dalam pemeriksaan tadi, sempat menanyakan masalah grand design gedung DPR, tadi memang kelihatan sekali, di DPR itu Adhi Karya dimintai uang," ujar Teuku Haryo, selaku kuasa hukum Teuku Bagus Muhammad Noor di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2014.
Dia menjelaskan, jauh sebelum kliennya menjabat sebagai kepala divisi, indikasi permintaan uang sudah berjalan dalam proyek tersebut. "Pak bagus masuk di pertengahan," jelasnya.
Namun ketika dikonfirmasi lebih jauh, kuasa hukum petinggi Adhi Karya itu enggan menjelaskan secara detail siapa saja anggota DPR yang meminta jatah dari pembangunan proyek Gedung DPR tersebut.
"Ada beberapa nama, tapi saya lupa. Itu yang minta Arief (manajer pemasaran Adhi Karya). Yang terekam dalam bon sementara, konstruksi permintaan uang dari Arief itu, karena Arief ini yang tahu medannya di lapangan, lalu memberikan laporan kepada pak Bagus." Ungkap Haryo.
Berita gedung baru DPR sarat dengan mafia proyek.
(kur)
