Distribusi logistik, wilayah terisolir jadi prioritas KPU
Senin, 13 Januari 2014 - 19:36 WIB
Distribusi logistik, wilayah terisolir jadi prioritas KPU
A
A
A
Sindonews.com - Meski proses pendistribusian logistik pemilu belum dimulai, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah memprioritaskan daerah rawan dan terisolir untuk diutamakan dalam penyaluran barang kebutuhan logistik.
Menurut Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, selain daerah timur Indonesia seperti Papua, logistik luar negeri pun menjadi prioritas utama.
"Jadi yang pertama dulu diproduksi dan dikirim itu yang di daerah itu (Papua dan luar negeri)," kata Hadar, di Kantor KPU, Jakarta, Senin (13/1/2014).
Hadar mengatakan, Papua merupakan wilayah yang beberapa kali momen pemilu dikenal sebagai wilayah yang sulit dijangkau para petugas KPU dalam menyalurkan logistik pemilu. Sedangkan di luar negeri, model pemungutan suara berbeda dengan di dalam negeri.
"Nah pemilu (luar negeri) lewat pos itu berarti surat suaranya harus dikirim terlebih dahulu juga kan," ujarnya.
Maka itu, lanjut Hadar, pihaknya terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di 130 perwakilan negara untuk mendata warga mana saja yang menggunakan hak pilih lewat pos. Hal itu, menurutnya membutuhkan waktu yang sangat lama.
"Kita sudah memulai proses untuk berkomunikasi untuk mendapatkan kepastian berapa, siapa dan berapa yang akan memilih lewat pos," tuturnya.
Ditambahkan dia, untuk mengantisipasi kelambatan distribusi logistik di tempat-tempat isolir, pihaknya tengah berkoordinasi dengan KPU daerah dan aparat kepolisian dibantu TNI. Sementara untuk luar negeri, pihaknya sudah memastikan jadwal tetap.
"Bulan Februari itu logistik luar negeri itu Insya Allah sudah mulai kita kirim," tutupnya.
Baca berita:
Lewat Silog, KPU arahkan peta distribusi logistik
Menurut Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, selain daerah timur Indonesia seperti Papua, logistik luar negeri pun menjadi prioritas utama.
"Jadi yang pertama dulu diproduksi dan dikirim itu yang di daerah itu (Papua dan luar negeri)," kata Hadar, di Kantor KPU, Jakarta, Senin (13/1/2014).
Hadar mengatakan, Papua merupakan wilayah yang beberapa kali momen pemilu dikenal sebagai wilayah yang sulit dijangkau para petugas KPU dalam menyalurkan logistik pemilu. Sedangkan di luar negeri, model pemungutan suara berbeda dengan di dalam negeri.
"Nah pemilu (luar negeri) lewat pos itu berarti surat suaranya harus dikirim terlebih dahulu juga kan," ujarnya.
Maka itu, lanjut Hadar, pihaknya terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di 130 perwakilan negara untuk mendata warga mana saja yang menggunakan hak pilih lewat pos. Hal itu, menurutnya membutuhkan waktu yang sangat lama.
"Kita sudah memulai proses untuk berkomunikasi untuk mendapatkan kepastian berapa, siapa dan berapa yang akan memilih lewat pos," tuturnya.
Ditambahkan dia, untuk mengantisipasi kelambatan distribusi logistik di tempat-tempat isolir, pihaknya tengah berkoordinasi dengan KPU daerah dan aparat kepolisian dibantu TNI. Sementara untuk luar negeri, pihaknya sudah memastikan jadwal tetap.
"Bulan Februari itu logistik luar negeri itu Insya Allah sudah mulai kita kirim," tutupnya.
Baca berita:
Lewat Silog, KPU arahkan peta distribusi logistik
(kri)
