Penyelenggara pemilu ramai-ramai curhat soal anggaran
Penyelenggara pemilu ramai-ramai curhat soal anggaran
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat koordinasi kegiatan tahapan dan persiapan Pemilu 2014 bersama sejumlah pemangku kepentingan (stakeholder) seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), TNI, Polri, dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
Namun, saat digelar rapat koordinasi tersebut sejumlah lembaga seperti Bawaslu, KPU serta Polri mencurahkan kondisi anggaran masing-masing dalam menyiapkan pemilu.
Bawaslu diketahui mengalami kendala terkait anggaran yang diajukan kepada pemerintah tak kunjung dicairkan. Padahal, anggaran yang diminta sebesar Rp6 triliun hanya disetujui sebesar Rp3 triliun. Padahal, anggaran itu sedianya digunakan untuk membentuk panitia pengawas (Panwas) di tingkat desa dan kelurahan.
"Saya, Pak Husni (Ketua KPU) sudah berulang kali minta ketemu (Kemenkeu) tapi tidak pernah direspons. Ini akan kita akan laporkan ke presiden pasti," ujar Ketua Bawaslu Muhammad Al Hamid, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (9/1/2014).
Senada dengan Bawaslu, KPU mempersoalkan keterlambatan pencairan anggaran sehingga membuat tahapan pemilu menjadi terganggu. Menurut Komisioner KPU Arief Budiman, saat pengajuan anggaran untuk tahun 2012-2013 sempat terlambat lantaran sempat diblokir.
Ia melanjutkan, anggaran tersebut cair justru di akhir tahun. Padahal, anggaran tersebut untuk program yang harus dijalankan KPU.
"Kemarin itu, blokir dibuka ketika masa akhir anggaran (akhir tahun) yang jumlahnya itu kalau dieksekusi itu harus melalui lelang. Nah program enggak jalan," tuturnya.
Arief mencontohkan, pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang pada Pemilu 2009 dianggarkan Rp750 ribu, pada Pemilu 2014 ini terpaksa diturunkan menjadi Rp500 ribu per TPS.
Hal yang sama juga diutarakan pihak Polri. Karena keterbatasan anggaran, maka aparat kepolisian yang diterjunkan untuk membantu pengamanan pemilu hanya seperenamnya saja. Sebab, permintaan dana untuk mengawal pemilu sebesar Rp3,5 triliun tidak dikabulkan.
"Makanya kita koordinasi dengan Kemenkeu dengan jaminan kita diberi Rp1 triliun. Kekuatan bisa berubah, tidak 290.000 sekian, kalau Rp3,5 trilyun bisa gerakkan 2/3 kekuatan, kalau Rp1 triliun, hanya seperenam kekuatan," kata Kasubbag Sub Program Mabes Polri Herry AKBP Herry Ardyanto, di Kantor KPU.
Berbeda dari Bawaslu, KPU dan Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengaku sudah cukup dengan anggaran yang diajukan untuk mengamankan pemilu kepada pemerintah sebesar Rp357 miliar. Sebab, fungsi TNI pada pengamanan pemilu bersifat diperbantukan.
"Kita hanya operasi perbantuan. Mudah-mudahan itu bisa didukung," ucap Kesatuan Perwira bantu (Paban) Madya TNI Letkol Laut Saenong Majuri.
Baca berita:
Komisi III surati Kemenkeu untuk cairkan anggaran Pemilu
Namun, saat digelar rapat koordinasi tersebut sejumlah lembaga seperti Bawaslu, KPU serta Polri mencurahkan kondisi anggaran masing-masing dalam menyiapkan pemilu.
Bawaslu diketahui mengalami kendala terkait anggaran yang diajukan kepada pemerintah tak kunjung dicairkan. Padahal, anggaran yang diminta sebesar Rp6 triliun hanya disetujui sebesar Rp3 triliun. Padahal, anggaran itu sedianya digunakan untuk membentuk panitia pengawas (Panwas) di tingkat desa dan kelurahan.
"Saya, Pak Husni (Ketua KPU) sudah berulang kali minta ketemu (Kemenkeu) tapi tidak pernah direspons. Ini akan kita akan laporkan ke presiden pasti," ujar Ketua Bawaslu Muhammad Al Hamid, di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (9/1/2014).
Senada dengan Bawaslu, KPU mempersoalkan keterlambatan pencairan anggaran sehingga membuat tahapan pemilu menjadi terganggu. Menurut Komisioner KPU Arief Budiman, saat pengajuan anggaran untuk tahun 2012-2013 sempat terlambat lantaran sempat diblokir.
Ia melanjutkan, anggaran tersebut cair justru di akhir tahun. Padahal, anggaran tersebut untuk program yang harus dijalankan KPU.
"Kemarin itu, blokir dibuka ketika masa akhir anggaran (akhir tahun) yang jumlahnya itu kalau dieksekusi itu harus melalui lelang. Nah program enggak jalan," tuturnya.
Arief mencontohkan, pembuatan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang pada Pemilu 2009 dianggarkan Rp750 ribu, pada Pemilu 2014 ini terpaksa diturunkan menjadi Rp500 ribu per TPS.
Hal yang sama juga diutarakan pihak Polri. Karena keterbatasan anggaran, maka aparat kepolisian yang diterjunkan untuk membantu pengamanan pemilu hanya seperenamnya saja. Sebab, permintaan dana untuk mengawal pemilu sebesar Rp3,5 triliun tidak dikabulkan.
"Makanya kita koordinasi dengan Kemenkeu dengan jaminan kita diberi Rp1 triliun. Kekuatan bisa berubah, tidak 290.000 sekian, kalau Rp3,5 trilyun bisa gerakkan 2/3 kekuatan, kalau Rp1 triliun, hanya seperenam kekuatan," kata Kasubbag Sub Program Mabes Polri Herry AKBP Herry Ardyanto, di Kantor KPU.
Berbeda dari Bawaslu, KPU dan Polri, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengaku sudah cukup dengan anggaran yang diajukan untuk mengamankan pemilu kepada pemerintah sebesar Rp357 miliar. Sebab, fungsi TNI pada pengamanan pemilu bersifat diperbantukan.
"Kita hanya operasi perbantuan. Mudah-mudahan itu bisa didukung," ucap Kesatuan Perwira bantu (Paban) Madya TNI Letkol Laut Saenong Majuri.
Baca berita:
Komisi III surati Kemenkeu untuk cairkan anggaran Pemilu
(kri)
Explore More