Bawaslu keluhkan dana tak kunjung cair
Kamis, 09 Januari 2014 - 14:30 WIB
Bawaslu keluhkan dana tak kunjung cair
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengakui, proses pengawasan pemilihan presiden (pilpres) bisa menuai masalah, jika anggaran yang diajukan kepada pemerintah untuk Panitia Pengawas (Panwas) tak kunjung cair.
"Kalau tidak ada anggaran di DIPA (Daftar Isian Padu Anggaran) maka dipastikan pilpres tidak terawasi," kata Ketua Bawaslu Muhammad, usai rapat koordinasi kegiatan tahapan Pemilu 2014, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2014).
Menurutnya, pengawasan pemilu yang paling penting adalah di tingkat kelurahan atau desa. Termasuk sistem pengawasan langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Oleh sebab itu, Bawaslu berkeinginan untuk menggandeng sejumlah elemen masyarakat.
Elemen masyarakat itu seperti ormas, pemuda dan mahasiswa sebagai pengawas pemilu. Tetapi, Bawaslu bakal menuai kendala saat merekrut mereka, karena keterbatasan anggaran yang disediakan.
"Yang akan kita lakukan pembinaan bimtek (bimbingan teknis) untuk menjadi mata telinga Bawaslu di setiap TPS," ujarnya.
Soal anggaran, tambah dia, Bawaslu mengklaim sudah mendapat persetujuan penambahan anggaran dari DPR RI. Namun, hingga kini pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum juga mencairkan anggaran tersebut.
"Jadi untuk pilpres, kita itu dipastikan jika tidak ada revisi, maka tidak ada pengawasan di tingkat desa untuk pilpres," tandasnya.
Muhammad mengungkapkan, Bawaslu sebelumnya sudah mengajukan anggaran untuk pengawasan Pemilu 2014 sebesar Rp6 triliun lebih. Tetapi, pemerintah hanya menyanggupi nilai anggaran tersebut sebesar Rp3 triliun. Anggaran Itu pun hingga empat bulan jelang pemilihan legislatif (pileg), belum semua diterima Bawaslu.
"Kalau tidak ada anggaran di DIPA (Daftar Isian Padu Anggaran) maka dipastikan pilpres tidak terawasi," kata Ketua Bawaslu Muhammad, usai rapat koordinasi kegiatan tahapan Pemilu 2014, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2014).
Menurutnya, pengawasan pemilu yang paling penting adalah di tingkat kelurahan atau desa. Termasuk sistem pengawasan langsung di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Oleh sebab itu, Bawaslu berkeinginan untuk menggandeng sejumlah elemen masyarakat.
Elemen masyarakat itu seperti ormas, pemuda dan mahasiswa sebagai pengawas pemilu. Tetapi, Bawaslu bakal menuai kendala saat merekrut mereka, karena keterbatasan anggaran yang disediakan.
"Yang akan kita lakukan pembinaan bimtek (bimbingan teknis) untuk menjadi mata telinga Bawaslu di setiap TPS," ujarnya.
Soal anggaran, tambah dia, Bawaslu mengklaim sudah mendapat persetujuan penambahan anggaran dari DPR RI. Namun, hingga kini pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum juga mencairkan anggaran tersebut.
"Jadi untuk pilpres, kita itu dipastikan jika tidak ada revisi, maka tidak ada pengawasan di tingkat desa untuk pilpres," tandasnya.
Muhammad mengungkapkan, Bawaslu sebelumnya sudah mengajukan anggaran untuk pengawasan Pemilu 2014 sebesar Rp6 triliun lebih. Tetapi, pemerintah hanya menyanggupi nilai anggaran tersebut sebesar Rp3 triliun. Anggaran Itu pun hingga empat bulan jelang pemilihan legislatif (pileg), belum semua diterima Bawaslu.
(maf)
