Manuver politik SBY di balik BPJS & elpiji

Sindonews.com - Jelang Pemilu 2014, pemerintah mulai bermanuver dengan berbagai kebijakan yang pro rakyat. Namun, motif di balik munculnya kebijakan itu dianggap kental kepentingan politik yang menguntungkan partai politik tertentu.

Pengamat Politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi mengatakan, kebijakan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan penolakan kenaikan harga tabung elpiji 12 kilogram secara signifikan berkaitan dengan Pemilu 2014.

"Ada tiga hal mengamati manuver SBY terkait dengan BPJS dan harga elpiji. Pertama, dipahami publik sebagai bagian dari manuver politik untuk meng-up grade elektabilitas Demokrat yang tak kunjung membaik meski dipimpin oleh dirinya dan melakukan pembersihan atas sejumlah kader yang dianggap koruptif," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Rabu (8/1/2013)

Kedua, lanjut dia, langkah itu sebagai bagian dari upaya SBY untuk memastikan bahwa akhir periode kekuasaannya dapat berakhir secara smooth dan soft landing. "Dengan mengangkat isu tersebut maka diasumsikan SBY meninggalkan kesan baik di mata publik," tandasnya.

Yang terakhir atau ketiga, langkah ini merupakan bagian dari bargaining politic untuk memosisikan Partai Demokrat tetap bertaring dan diperhitungkan pasca SBY lengser.

"Dengan melihat tiga hal tersebut di atas maka menjadi krusial bagi SBY dan Demokrat untuk memanfaatkan momentum tersebut untuk menyelamatkan diri dan keluarganya."

"Serta tetap berupaya menaikkan citra Demokrat setelah konvensi yang digagasnya tidak cukup mendongkrak Demokrat," pungkasnya.

Baca berita:
Sudi Silalahi bantah isu elpiji dongkrak Demokrat
Demokrat bantah ambil untung dari elpiji
Elpiji, sandiwara politik SBY