Koordinasi pemerintah kacau, gas elpiji naik
Selasa, 07 Januari 2014 - 06:09 WIB
Koordinasi pemerintah kacau, gas elpiji naik
A
A
A
Sindonews.com - Naiknya harga gas elpiji di pasaran menuai beragam komentar pedas di akhir periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan, tidak sedikit yang menuding bahwa kebijakan kenaikan elpiji merupakan sandiwara politik partai penguasa saat ini.
Menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar, kenaikan gas elpiji salah satu bukti koordinasi pemerintahan yang kacau balau. Pasalnya, kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN tidak diketahui oleh Presiden SBY.
"Tidak mungkin seorang presiden tidak mengetahui kebijakan bawahannya. Pastinya, menteri memberikan laporan, sebelum mengambil suatu kebijakan," kata Marwan kepada Sindonews, Senin, 6 Januari 2013.
Tidak hanya itu, kata Marwan, konsolidasi lintas kabinet dan menteri juga terkesan berantakan. Pasalnya, kebijakan menaikkan harga gas elpiji memperngaruhi harga kebutuhan pokok di pasar dan merugikan rakyat.
"Saat ini makan di warteg saja sudah mahal," katanya.
Dia menilai, pemerintahan saat ini terkesan saling lempar batu. Hal ini dikarenakan Sekretariat Gabungan (Setgab) tidak dilibatkan untuk rapat menentukan harga gas elpiji.
"Memang tidak harus melibatkan Setgab, karena BUMN sudah corporate. Namun, biasanya setiap kebijakan yang hendak diambil oleh BUMN melibatkan Setgab," ungkapnya.
Klik di sini untuk berita terkait.
Menurut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar, kenaikan gas elpiji salah satu bukti koordinasi pemerintahan yang kacau balau. Pasalnya, kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN tidak diketahui oleh Presiden SBY.
"Tidak mungkin seorang presiden tidak mengetahui kebijakan bawahannya. Pastinya, menteri memberikan laporan, sebelum mengambil suatu kebijakan," kata Marwan kepada Sindonews, Senin, 6 Januari 2013.
Tidak hanya itu, kata Marwan, konsolidasi lintas kabinet dan menteri juga terkesan berantakan. Pasalnya, kebijakan menaikkan harga gas elpiji memperngaruhi harga kebutuhan pokok di pasar dan merugikan rakyat.
"Saat ini makan di warteg saja sudah mahal," katanya.
Dia menilai, pemerintahan saat ini terkesan saling lempar batu. Hal ini dikarenakan Sekretariat Gabungan (Setgab) tidak dilibatkan untuk rapat menentukan harga gas elpiji.
"Memang tidak harus melibatkan Setgab, karena BUMN sudah corporate. Namun, biasanya setiap kebijakan yang hendak diambil oleh BUMN melibatkan Setgab," ungkapnya.
Klik di sini untuk berita terkait.
(stb)
