Akreditas perguruan tinggi terkendala biaya
Jum'at, 03 Januari 2014 - 23:05 WIB
Akreditas perguruan tinggi terkendala biaya
A
A
A
Sindonews.com - Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) Nur Syam mengatakan, belum dapat melakukan penyelesaian akreditasi perguruan tinggi pada tahun 2014 karena terkendala biaya.
"Yang pastinya kendalanya ialah anggaran. Karena banyak potongan yang dilakukan pada tahun ini," tandasnya saat ditemui di kantor Kemenag, Jumat, 3 Januari 2014.
Menurut dia, selain kendala utama ialah anggaran dikarenakan terpotongnya anggaran di Pendis guna membayar tunjangan profesi guru. Untuk itu, akan dilakukan penyisiran dari anggran untuk pembayaran tunjangan profesi guru sebesar Rp410 miliar. Selain itu, tenaga untuk melakukan badan akreditasi saat ini belum tercukupi.
Nur Syam mengatakan, akreditasi memang seharusnya dapat diselesaikan tahun 2014, baik masa pemberian akreditasi baik kepada pendiidkan tinggi, pendidikan menegah dan pendidikan dasar.
Saat ini masih ada 30 persen dari Madrasah yang belum diakreditasi. Hal ini melainkan belum dianggarkanya untuk memberikan akreditasi. Untuk menyikapinya, kemungkinan akan digunakan sisa anggaran tahun 2013 sebesar Rp4,45 triliun dan potensi Rp10 triliun yang didapat dari self blocking targetan di DIPA Kemenag 2014.
"Ini belum dapat diselesaikan. Kita masih meminta badan akreditasi nasional pada tahun 2015 untuk bisa dilanjutkan," kata dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, terdapat 3.000 Perguruan Tinggi (PT) negeri dan swasta. Sedangkan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT) hanya menganggarkan 30 PT yang diakreditasi kelembagaanya.
Sementara itu BAN PT mengatakan pihaknya kebanjiran pengajuan akreditasi dari berbagai program studi (prodi) dan institusi PT. BAN PT mengatakan hal tersebut adalah efek dari pemberlakuan Undang-Undang (UU) nomor 12 tahun 2012 pasal 28 yang menyatakan bahwa gelar akademik, vokasi dan profesi dintakan tidak sah oleh PT atau prodi yang tidak terakreditasi.
Anggota BAN PT Dwiwahju Sasongko mengatakan, saat ini terdapat hampir 4.000 PT dan 20 ribu prodi yang menunggu giliran untuk diakreditasi. Jika kemampuan BAN PT melakukan akreditasi hanya sebanyak 3.500 prodi dan 30 institusi per tahun, maka dipastikan akan terjadi antrian panjang.
"Masalah yang dihadapi adalah BAN PT kekurangan sumber daya sehingga antara yang melayani dan yang dilayani tidak seimbang. Jumlah asesor BAN PT saat ini hanya berjumlah dua ribu orang," ungkapnya
Sementara itu Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengatakan, pada tahun 2013 perubahan status cukup banyak. Akibatnya banyak sekolah yang terdorong untuk melakukan pengubahan status.
Untuk itu, Menag meminta untuk dilakukan kajian guna menakar seberapa banyak kebutuhan dalam mengakreditasi. Saat ini minat institusi pendidikan tidak dapat dibatahkan.
"Perubahan status untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan ditengah masyarakat. Padahal sangat terasa saat penyeleksian penerimaan mahasiswa baru sedangkan daya tampung terbatas," kata Menag.
Pengendalian dalam memberikan akreditasi menjadikan kontrol yang diberikan kepada institusi pendidikan. Karena tidak dapat sembarangan untuk memberikan status tersebut.
Manfaat akreditasi bagi PTN & PTS
"Yang pastinya kendalanya ialah anggaran. Karena banyak potongan yang dilakukan pada tahun ini," tandasnya saat ditemui di kantor Kemenag, Jumat, 3 Januari 2014.
Menurut dia, selain kendala utama ialah anggaran dikarenakan terpotongnya anggaran di Pendis guna membayar tunjangan profesi guru. Untuk itu, akan dilakukan penyisiran dari anggran untuk pembayaran tunjangan profesi guru sebesar Rp410 miliar. Selain itu, tenaga untuk melakukan badan akreditasi saat ini belum tercukupi.
Nur Syam mengatakan, akreditasi memang seharusnya dapat diselesaikan tahun 2014, baik masa pemberian akreditasi baik kepada pendiidkan tinggi, pendidikan menegah dan pendidikan dasar.
Saat ini masih ada 30 persen dari Madrasah yang belum diakreditasi. Hal ini melainkan belum dianggarkanya untuk memberikan akreditasi. Untuk menyikapinya, kemungkinan akan digunakan sisa anggaran tahun 2013 sebesar Rp4,45 triliun dan potensi Rp10 triliun yang didapat dari self blocking targetan di DIPA Kemenag 2014.
"Ini belum dapat diselesaikan. Kita masih meminta badan akreditasi nasional pada tahun 2015 untuk bisa dilanjutkan," kata dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, terdapat 3.000 Perguruan Tinggi (PT) negeri dan swasta. Sedangkan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN PT) hanya menganggarkan 30 PT yang diakreditasi kelembagaanya.
Sementara itu BAN PT mengatakan pihaknya kebanjiran pengajuan akreditasi dari berbagai program studi (prodi) dan institusi PT. BAN PT mengatakan hal tersebut adalah efek dari pemberlakuan Undang-Undang (UU) nomor 12 tahun 2012 pasal 28 yang menyatakan bahwa gelar akademik, vokasi dan profesi dintakan tidak sah oleh PT atau prodi yang tidak terakreditasi.
Anggota BAN PT Dwiwahju Sasongko mengatakan, saat ini terdapat hampir 4.000 PT dan 20 ribu prodi yang menunggu giliran untuk diakreditasi. Jika kemampuan BAN PT melakukan akreditasi hanya sebanyak 3.500 prodi dan 30 institusi per tahun, maka dipastikan akan terjadi antrian panjang.
"Masalah yang dihadapi adalah BAN PT kekurangan sumber daya sehingga antara yang melayani dan yang dilayani tidak seimbang. Jumlah asesor BAN PT saat ini hanya berjumlah dua ribu orang," ungkapnya
Sementara itu Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengatakan, pada tahun 2013 perubahan status cukup banyak. Akibatnya banyak sekolah yang terdorong untuk melakukan pengubahan status.
Untuk itu, Menag meminta untuk dilakukan kajian guna menakar seberapa banyak kebutuhan dalam mengakreditasi. Saat ini minat institusi pendidikan tidak dapat dibatahkan.
"Perubahan status untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan ditengah masyarakat. Padahal sangat terasa saat penyeleksian penerimaan mahasiswa baru sedangkan daya tampung terbatas," kata Menag.
Pengendalian dalam memberikan akreditasi menjadikan kontrol yang diberikan kepada institusi pendidikan. Karena tidak dapat sembarangan untuk memberikan status tersebut.
Manfaat akreditasi bagi PTN & PTS
(lal)
