Gamawan tetap lantik 10 kepala daerah berkasus korupsi
Jum'at, 27 Desember 2013 - 15:37 WIB
Gamawan tetap lantik 10 kepala daerah berkasus korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai bahwa pelantikan Hambit Bintih dan Arton S Dohong sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Periode 2013-2018, adalah bentuk ketidakpedulian Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
"Sejauh ini KPK tidak memberikan izin, tapi proses pelantikan ini justru tidak menguntungkan bagi pemberantasan korupsi," kata aktivis ICW, Abdullah Dahlan di Kantor ICW, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2013).
ICW meyakini bahwa nilai-nilai demokrasi harus ditinjau dari berbagai sisi. Jadi menurut ICW, demokrasi bukan semata-mata persoalan melantik Bupati.
"Soal pelantikan bukan semata-mata tugas demokratis, tapi juga dapat dilihat dari berbagai konteks," tegas Abdullah.
Berikut adalah nama-nama kepala daerah yang tetap akan dilantik oleh Gamawan Fauzi, kendati telah berstatus sebagai tersangka sampai terpidana.
1. Mochamad Salim, Bupati Rembang
Perkara: Penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) Rp5,2 miliar yang bersumber dari APBD 2006 dan 2007
2. Theddy Tengko, Bupati Kepulauan Aru
Perkara: Dana APBD 2006-2007 senilai Rp42,5 miliar
3. Satono, Bupati Lampung Timur
Perkara: Dana BPR Tripanca
4. Jamro H Jalil, Wakil Bupati Bangka Selatan
Perkara: dana KUT senilai Rp388 juta
5.Agusrin Najamuddin, Gubernur Bengkulu
Perkara: dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Provinsi Bengkulu sekitar Rp27 miliar.
6.Kusen Andalas, Wakil Bupati Jember
Perkara: dana operasinal DPRD 2004-2009
7.Yusak Yaluwo, Bupati Boven Digul
Perkara: pengadaan satu unit kapal tanker LCT 180 dan penggelapan dana kas daerah Januari 2006 hingga November 2007
8. Jefferson Rumanjar, Wali Kota Tomohon
Perkara: Dana APBD Tomohon periode 2006-2008
9. Ismali Ishak, Wakil Bupati Mesuji
Perkara: Suap atau gratifikasi penyertaan dana APBD ke BUMD Tulang Bawang tahun 2006
10. Hambit Bintih, Bupati Gunung Mas
Perkara: Suap terhadap ketua MK
Gamawan klaim tak akan senasib dengan Anas & Andi
"Sejauh ini KPK tidak memberikan izin, tapi proses pelantikan ini justru tidak menguntungkan bagi pemberantasan korupsi," kata aktivis ICW, Abdullah Dahlan di Kantor ICW, Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Jumat (27/12/2013).
ICW meyakini bahwa nilai-nilai demokrasi harus ditinjau dari berbagai sisi. Jadi menurut ICW, demokrasi bukan semata-mata persoalan melantik Bupati.
"Soal pelantikan bukan semata-mata tugas demokratis, tapi juga dapat dilihat dari berbagai konteks," tegas Abdullah.
Berikut adalah nama-nama kepala daerah yang tetap akan dilantik oleh Gamawan Fauzi, kendati telah berstatus sebagai tersangka sampai terpidana.
1. Mochamad Salim, Bupati Rembang
Perkara: Penyertaan modal PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ) Rp5,2 miliar yang bersumber dari APBD 2006 dan 2007
2. Theddy Tengko, Bupati Kepulauan Aru
Perkara: Dana APBD 2006-2007 senilai Rp42,5 miliar
3. Satono, Bupati Lampung Timur
Perkara: Dana BPR Tripanca
4. Jamro H Jalil, Wakil Bupati Bangka Selatan
Perkara: dana KUT senilai Rp388 juta
5.Agusrin Najamuddin, Gubernur Bengkulu
Perkara: dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Provinsi Bengkulu sekitar Rp27 miliar.
6.Kusen Andalas, Wakil Bupati Jember
Perkara: dana operasinal DPRD 2004-2009
7.Yusak Yaluwo, Bupati Boven Digul
Perkara: pengadaan satu unit kapal tanker LCT 180 dan penggelapan dana kas daerah Januari 2006 hingga November 2007
8. Jefferson Rumanjar, Wali Kota Tomohon
Perkara: Dana APBD Tomohon periode 2006-2008
9. Ismali Ishak, Wakil Bupati Mesuji
Perkara: Suap atau gratifikasi penyertaan dana APBD ke BUMD Tulang Bawang tahun 2006
10. Hambit Bintih, Bupati Gunung Mas
Perkara: Suap terhadap ketua MK
Gamawan klaim tak akan senasib dengan Anas & Andi
(lal)
