Pelayanan publik belum jadi prioritas pemerintah

Sindonews.com - Dalam lima tahun terakhir ini, pemerintah dinilai tidak menjadikan pelayanan publik yang adil dan berkualitas sebagai agenda prioritas. Hal itu ditegaskan oleh Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3).

Koordinator Nasional MP3, Fransisca Fitri mengatakan, pemerintah belum menjalankan mandat konstitusi dengan baik. Bahkan, pemerintah dinilai tidak tegas bersikap menolak tekanan kepentingan pasar yang merugikan pemenuhan pelayanan kepada warga negara.

Senada dengan persoalan itu, lanjut dia, partai politik yang mengaku sebagai wadah penggodok para politikus yang duduk di kursi DPR/DPRD, ternyata juga tidak menjadikan pelayanan publik sebagai isu penting.

"Lalu apa yang dapat diharapkan oleh rakyat dengan keberadaan parpol selain tontotan perebutan kekuasaan yang bergincu kebajikan dan keberpihakan pada rakyat menjelang pemilu saja ?" ujarnya di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (22/12/2013).

"Apa yang dapat diharapkan dan dibanggakan rakyat terhadap kepemimpinan negara yang hanya tunduk pada tekanan pada tekanan pasar dan mengabaikan mandat konstitusi? Jelas, kita tidak menolak kehadiran pasar," tambah dia.

Lebih lanjut, dia menuturkan, yang dibutuhkan rakyat adalah kepemimpinan yang teguh melindungi kepentingan warga negara dan secara bijak berhadapan dengan kekuatan pasar.

Baca berita;
PKB nilai pelayanan publik di Indonesia masih buruk