Kemenag diminta siapkan anggaran operasional KUA

Sindonews.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Raihan Iskandar mengatakan, terkait wacana penggratiskan biaya pernikahan merupakan kebijakan, yang akan mempermudah masyarakat dalam proses administrasi dan pendaftaran.

Hal ini merupakan kemudahan yang diberikan pemerintah, untuk masyarakat dalam peningakatan pelayanan.

"Saya melihat ini berlaku semua, bukan untuk masyarakat miskin saja. Karena kami ingin memberikan kemudahan dalam peningakatan pelayanan," katanya, Kamis, (19/12/2013).

Menurut dia, kebijakan ini juga untuk mempermudah bagi orang yang mau beribadah, sehingga bagian ini dapat meminimalisir pergaulan bebas di Indonesia.

Seharusnya sudah seyogyanya pemerintah menyediakan dana khusus, di luar opersional KUA dengan menganalisis berapa rata-rata kebutuhan opersional KUA di Indonesia.

"Tuduhan gratifikasi karena tidak ada biaya opersional yang memadai. Seharusnya memang ada anggaran tersendiri, sudah selayaknya pemerintah memberikan pelayanan terbaik," ucapnya.

Raihan menambahkan, dalam kunjunganya di Sumatera Selatan (Sumsel) biaya opersional KUA di sana rata-rata membutuhkan Rp5 juta. Bahkan untuk kendaraan opersional, dibutuhkan kuda untuk menjangkau perjalanan bukan kendaraan bermesin.

"Hal seperti ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, dan dipecahkan jalan keluarnya," tegasnya.

Klik di sini untuk berita terkait.