Partisipasi tinggi, politik uang tetap nomor 1 di Jakarta

Kamis, 19 Desember 2013 - 13:07 WIB
Partisipasi tinggi, politik uang tetap nomor 1 di Jakarta
Partisipasi tinggi, politik uang tetap nomor 1 di Jakarta
A A A
Sindonews.com - Lembaga survei Polling Center menemukan partisipasi masyarakat DKI Jakarta pada Pemilu 2014 mendatang cukup tinggi. Bahkan, partisipasi pemilih diperkirakan mencapai 93.2 persen.

Akan tetapi, partisipasi pemilih yang diteliti Polling Center masih didominasi model politik uang. Artinya, masyarakat Jakarta masih menomorsatukan uang sebagai realisasi politik ketimbang kualitas pemilu.

Hal itu diperkuat dari cara politikus di ibukota memainkan strategi politik pendekatan kepada pemilih. Adanya jual-beli suara atau politik uang dimainkan oleh aktor-aktor politik yang berkompetisi di daerah pemilihan Jakarta.

"Kebutuhan penting akan informasi pemilih tetap ada, dan praktik pembelian suara masih terus mempengaruhi kualitas pemilu," kata Manajer Research Polling Center Heny Susilowati, di Hotel Four Season, Kuningan, Jakarta, Kamis (19/12/2013).

Dalam contohnya, Polling Center menempatkan enam provinsi di Indonesia sebagai studi penelitiannya. Enam provinsi itu antara lain, Aceh, Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

Pendekatan tipe pemilih dari enam provinsi yang menjadi tujuan penelitian Polling Center menggunakan pendekatan pengetahuan, sikap dan praktik pemilih. Selain Jakarta, lima provinsi lainnya memiliki bobot poin partisipasi pemilih mencapai level 93.2 persen.

Selain soal politik uang, temuan Polling Center memperhatikan kecenderungan masyarakat yang kurang mendapat akses informasi mengenai pemilu, baik yang dimediasi oleh penyelenggara pemilu, maupun peserta pemilu.

Fakta tersebut, ditambahkan Heny, seharusnya menjadi kebutuhan bagi penyelenggara dan peserta pemilu untuk merespon antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu.

"Informasi bagi pemilih tetap menjadi kebutuhan yang penting dalam empat bulan terakhir sebelum pemilu legislatif diselenggarakan," ujarnya.

Dalam hal itu, kecenderungan responden calon pemilih disinyalir bakal menerima uang dan hadiah dari partai politik, calon, dan tim sukses, dibandingkan memilih untuk menolak.

Baca berita:
KPU akui pemilih kelas menengah terus menurun
(kri)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.7630 seconds (0.1#10.140)