KPU tak intervensi soal anggaran Polri untuk pemilu
Rabu, 18 Desember 2013 - 15:32 WIB
KPU tak intervensi soal anggaran Polri untuk pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui, unsur pengamanan menjadi hal yang sangat penting untuk pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tahun depan.
Tetapi, KPU menyatakan, tak ikut campur soal rencana anggaran yang diminta pihak Kepolisian RI kepada pemerintah.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, soal anggaran pengamanan pemilu, pihaknya sudah memasukkan dalam klausul anggaran distribusi logistik pemilu. Terutama pengamanan pengiriman surat suara.
Sehingga, kata Husni, KPU hanya ingin menjamin secara teknis Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan komponen dukumen surat suara tetap aman. "Itu sudah include dalam biaya pengadaan dan distribusi yang ditanggung oleh pihak ketiga (produsen logistik)," kata Husni, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2013).
Menanggapi permintaan Polri yang meminta anggaran sebesar Rp3,5 triliun untuk pengamanan pemilu, politikus Senayan, khususnya Komisi II DPR RI bakal meminta penjelasan pihak Polri.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR asal Partai Golkar, Nurul Arifin menganggap, anggaran tersebut terlalu besar. Sehingga, pihaknya meminta kepada Komisi II untuk menggelar rapat bersama dengan Polri menyikapi hal itu.
Mengamini Nurul, Wakil Ketua Komisi II, Arif Wibowo pun bersikap sama, bakal mendorong rapat bersama dengan Kapolri Jenderal Sutarman. Ia mengaku bakal meminta penjelasan terkait besaran komponen anggaran tersebut.
"Berapa pun angkanya, sejauh realistis, misalnya untuk pengamanan apa saja dan di mana saja, kita akan terima. Jangan-jangan jumlah itu malah kurang," ujar Arif, Selasa 17 Desember 2013.
Sebelumnya, Polri mengajukan permohonan anggaran sebesar Rp3,5 triliun kepada Komisi III DPR RI untuk kebutuhan pengamanan Pemilu 2014. Jumlah tersebut mencakup keperluan pengadaan peralatan dan pengamanan pemilu.
Pemerintah didesak cairkan anggaran pemilu untuk Polri
Tetapi, KPU menyatakan, tak ikut campur soal rencana anggaran yang diminta pihak Kepolisian RI kepada pemerintah.
Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, soal anggaran pengamanan pemilu, pihaknya sudah memasukkan dalam klausul anggaran distribusi logistik pemilu. Terutama pengamanan pengiriman surat suara.
Sehingga, kata Husni, KPU hanya ingin menjamin secara teknis Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan komponen dukumen surat suara tetap aman. "Itu sudah include dalam biaya pengadaan dan distribusi yang ditanggung oleh pihak ketiga (produsen logistik)," kata Husni, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2013).
Menanggapi permintaan Polri yang meminta anggaran sebesar Rp3,5 triliun untuk pengamanan pemilu, politikus Senayan, khususnya Komisi II DPR RI bakal meminta penjelasan pihak Polri.
Sebelumnya, anggota Komisi II DPR asal Partai Golkar, Nurul Arifin menganggap, anggaran tersebut terlalu besar. Sehingga, pihaknya meminta kepada Komisi II untuk menggelar rapat bersama dengan Polri menyikapi hal itu.
Mengamini Nurul, Wakil Ketua Komisi II, Arif Wibowo pun bersikap sama, bakal mendorong rapat bersama dengan Kapolri Jenderal Sutarman. Ia mengaku bakal meminta penjelasan terkait besaran komponen anggaran tersebut.
"Berapa pun angkanya, sejauh realistis, misalnya untuk pengamanan apa saja dan di mana saja, kita akan terima. Jangan-jangan jumlah itu malah kurang," ujar Arif, Selasa 17 Desember 2013.
Sebelumnya, Polri mengajukan permohonan anggaran sebesar Rp3,5 triliun kepada Komisi III DPR RI untuk kebutuhan pengamanan Pemilu 2014. Jumlah tersebut mencakup keperluan pengadaan peralatan dan pengamanan pemilu.
Pemerintah didesak cairkan anggaran pemilu untuk Polri
(maf)
