KPU diminta transparan soal logistik pemilu

Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta transparan dalam proses perencanaan, pengadaan, dan distribusi logistik Pemilu 2014. dalam proses ini rawan terjadi korupsi dan manipulasi pemilu melalui proses pengadaan logistik pemilu.

"Tingkat kerawanan manipulasi pemilu banyak terkait dengan pengadaan logistik ini," ujar peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus, kepada Sindonews, Senin (16/12/2013).

Dia menjelaskan, manipulasi yang dilakukan bisa muncul dalam tahap pengadaan khususnya melalui tender yang tidak terbuka. Bukan saja dalam soal pelaksanaannya, tetapi penentuan siapa yang mengerjakan apa dalam proses tender juga harus dilakukan secara terbuka.

Terutama dalam pencetakan surat suara yang harus dilakukan sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 dan ketentuan surat suara cadangan. Proses tender harus jelas dimenangkan oleh percetakan mana saja.

Selain itu, lanjut dia, potensi kecurangan juga dapat terjadi dalam proses pendistrubusian logistik. "Kerawanan manipulasi bisa dimulai dengan melakukan pengrusakan atau tindakan lain yang membuat logistik pemilu bisa dipermainkan kelompok tertentu," ujar Lucius.

Bawaslu mempunyai tugas penting untuk mengawas proses ini agar berjalan baik. Bawaslu harus menetapkan pola kerja pengawasan yang sistimatis hingga ke level terendah.

Tahapan dan syarat logistik Pemilu 2014