Soal jilbab polwan, Kapolri diminta berhati-hati
Sabtu, 07 Desember 2013 - 19:05 WIB
Soal jilbab polwan, Kapolri diminta berhati-hati
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Ketua Rois AM Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Hasyim Muzadi meminta kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol Sutarman untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan soal peraturan seragam untuk polisi wanita (polwan) yang akan mengenakan jilbab.
"Begini, jadi penundaan atau moratorium dari jilbab ini hendaknya Kapolri berhati-hati. Jangan sampai berakhir dengan kegagalan artinya jangan sampai tidak boleh berjilbab," kata Hasyim di kantor ICIS, Jalan Dempo, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2013).
Menurut Hasyim, sebaiknya Kapolri tidak terlalu mempermasalahkan peraturan seragam untuk polwan yang akan mengenakan jilbab.
"Kembalikan saja, masing-masing punya hak asasi, yang mau pakai jilbab ya silahkan, mau tidak juga tidak disalahkan," tegas Hasyim.
Kendati demikian, Hasyim mengatakan harus ada standarisasi yang sama untuk seragam polwan yang akan mengenakan jilbab. Sehingga, tidak ada polwan yang menggunakan jilbab sembarangan.
"Buat polwan yang ingin menggunakan jilbab ada standarnya. Jadi bukan keharusan, tapi diberikan satu standar. bentuk dan standarnya kan harus diatur. Karena ini masih dalam satu korps kepolisian," papar Hasyim.
Baca juga:
Jilbab polwan, HAM tak boleh ditunda
Seragam polwan berjilbab tak perlu anggaran khusus
Sutarman tak tegas soal aturan polwan berjilbab
"Begini, jadi penundaan atau moratorium dari jilbab ini hendaknya Kapolri berhati-hati. Jangan sampai berakhir dengan kegagalan artinya jangan sampai tidak boleh berjilbab," kata Hasyim di kantor ICIS, Jalan Dempo, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2013).
Menurut Hasyim, sebaiknya Kapolri tidak terlalu mempermasalahkan peraturan seragam untuk polwan yang akan mengenakan jilbab.
"Kembalikan saja, masing-masing punya hak asasi, yang mau pakai jilbab ya silahkan, mau tidak juga tidak disalahkan," tegas Hasyim.
Kendati demikian, Hasyim mengatakan harus ada standarisasi yang sama untuk seragam polwan yang akan mengenakan jilbab. Sehingga, tidak ada polwan yang menggunakan jilbab sembarangan.
"Buat polwan yang ingin menggunakan jilbab ada standarnya. Jadi bukan keharusan, tapi diberikan satu standar. bentuk dan standarnya kan harus diatur. Karena ini masih dalam satu korps kepolisian," papar Hasyim.
Baca juga:
Jilbab polwan, HAM tak boleh ditunda
Seragam polwan berjilbab tak perlu anggaran khusus
Sutarman tak tegas soal aturan polwan berjilbab
(ysw)
