KPU masih negosiasi harga dengan peserta tender logistik
Jum'at, 06 Desember 2013 - 19:43 WIB
KPU masih negosiasi harga dengan peserta tender logistik
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih tawar-menawar soal harga kebutuhan logistik Pemilu 2014 dengan peserta lelang tender logistik.
Kepala Biro Logistik KPU Boradi menyampaikan, pihaknya akan melakukan pembahasan mengenai masalah harga apakah perusahaan atau konsorsium peserta tender tersebut berhak mendapatkan jatah pengadaan logistik.
"Tentu bukan harga yang murah itu menang. Ada faktor lain, misalnya karena rencana kerja dan metode kerjanya bagaimana dalam mencetak itu (logistik). Dan di sana dievaluasi oleh panitia," ujar Boradi, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (6/12/2013).
Sementara itu terkait perubahan jumlah DPT, menurut Boradi, KPU masih menggunakan data DPT lama, yakni 186.612.255 pemilih. Lanjutnya mengenai perubahan logistik pemilu menunggu aturan baru yang diadaptasikan dengan jumlah DPT baru.
"DPT di sini sudah ditetapkan kontraknya. Diamandemen disesuaikan dengan DPT yang ada," jelasnya.
Dia menambahkan, untuk menyeleksi perusahaan mana yang layak mendapat jatah pengadaan logistik pemilu, pihaknya akan menyesuaikan dengan kriteria peringkat harga yang ditawarkan peserta lelang tender.
"Proses lelangnya sekarang baru di-upload, dan masih menunggu HPS (harga peringkat sementara)," tambahnya.
Lanjutnya, untuk pelaksanaan lelang sendiri, KPU memastikan mundur sampai tanggal 25 Desember 2013. Sebelumnya, KPU menjadwalkan pada pertengahan Desember 2013.
"Saya belum mengetahui dan kawan-kawan konsentrasi didokumen lelang, segel dan enggak mungkin kita upload hari Minggu," tutup Boradi.
Berita KPU klaim perbaikan DPT tak ganggu logistik pemilu.
Kepala Biro Logistik KPU Boradi menyampaikan, pihaknya akan melakukan pembahasan mengenai masalah harga apakah perusahaan atau konsorsium peserta tender tersebut berhak mendapatkan jatah pengadaan logistik.
"Tentu bukan harga yang murah itu menang. Ada faktor lain, misalnya karena rencana kerja dan metode kerjanya bagaimana dalam mencetak itu (logistik). Dan di sana dievaluasi oleh panitia," ujar Boradi, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (6/12/2013).
Sementara itu terkait perubahan jumlah DPT, menurut Boradi, KPU masih menggunakan data DPT lama, yakni 186.612.255 pemilih. Lanjutnya mengenai perubahan logistik pemilu menunggu aturan baru yang diadaptasikan dengan jumlah DPT baru.
"DPT di sini sudah ditetapkan kontraknya. Diamandemen disesuaikan dengan DPT yang ada," jelasnya.
Dia menambahkan, untuk menyeleksi perusahaan mana yang layak mendapat jatah pengadaan logistik pemilu, pihaknya akan menyesuaikan dengan kriteria peringkat harga yang ditawarkan peserta lelang tender.
"Proses lelangnya sekarang baru di-upload, dan masih menunggu HPS (harga peringkat sementara)," tambahnya.
Lanjutnya, untuk pelaksanaan lelang sendiri, KPU memastikan mundur sampai tanggal 25 Desember 2013. Sebelumnya, KPU menjadwalkan pada pertengahan Desember 2013.
"Saya belum mengetahui dan kawan-kawan konsentrasi didokumen lelang, segel dan enggak mungkin kita upload hari Minggu," tutup Boradi.
Berita KPU klaim perbaikan DPT tak ganggu logistik pemilu.
(kur)
