Hanura minta KPU sikapi soal uji teknis DPT
Jum'at, 06 Desember 2013 - 10:06 WIB
Hanura minta KPU sikapi soal uji teknis DPT
A
A
A
Sindonews.com - Saat rapat pleno terbuka penyempurnaan rekapitulasi nasional Daftar Pemilih Tetap (DPT), semua partai politik (parpol) diberi kesempatan untuk menyampaikan usulan dan sanggahan atas hasil perbaikan DPT.
Usulan dari partai peserta pemilu tersebut kemudian dijadikan acuan dalam perbaikan DPT. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan perbaikan sebanyak 3,3 juta sisa pemilih bermasalah sampai hari H-14, jelang pencoblosan pemilu legislatif.
Pada rapat pleno tersebut, salah satu usulan Partai Hanura adalah, meminta KPU untuk membuat forum workshop untuk membahas secara detail terkait DPT bermasalah itu. KPU pun merespons baik atas usulan tersebut.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Hanura, Didi Apriadi meminta kepada KPU, agar menyikapi usulan dibentuknya workshop itu. Karena, workshop itu bagian dari cara uji teknis dan uji lapangan ikhwal temuan masing-masing parpol.
"Makanya, kita lagi menunggu usulan Hanura yang kita tawarkan kemarin. Kita kan mengusulkan dibuat workshop untuk uji teknis dan uji lapangan dari KPU," kata Didi, saat dihubungi Sindonews, Jumat (6/12/2013).
Menurut Didi, forum seperti rapat pleno beberapa hari lalu tak bisa untuk membahas secara mendalam masalah DPT. Sebab, data temuan baik yang dimiliki KPU maupun parpol harus di uji kebenarannya. Kata dia, data yang sudah masuk dalam sistem daftar pemilih (Sidalih) bisa disandingkan dengan data temuan partai di lapangan.
"Kurang cukup kalau waktunya sebentar. Kita mengusulkan dua hari itu cukup untuk uji teknis temuan partai," ujarnya.
Hanura sendiri menilai, masih banyak masalah terkait DPT. Tak terkecuali jumlah 3,3 juta pemilih yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan 54 ribu pemilih invalid tanpa NIK. Di internal Hanura sendiri masih menemukan sejumlah DPT bermasalah terutama untuk Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Kota Gorontalo. "Kita temukan yang di provinsi," ungkapnya.
Menanggapi rekomendasi Bawaslu terkait perbaikan DPT oleh KPU, Hanura telah mengerahkan pengurus partai dari tingkat Pusat, Daerah seperti DPD, DPC untuk mengawal perbaikan tersebut.
"Kemarin begitu rekomendasi keluar, kita langsung kawal perbaikan sampai tingkat DPC. Perbaikannya kan lama ya sampai 14 hari sebelum pencoblosan (pileg)," imbuhnya.
Pada rapat pleno beberapa hari lalu, Bawaslu akhirnya merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan perbaikan sisa DPT sebanyak 3.327.302. Termasuk didalamnya KPU harus berkoordinasi dengan Kemendagri untuk memberikan NIK kepada 54.692 pemilih invalid. Perbaikan itu dilakukan sampai dua pekan sebelum pemilu legislatif.
Hasil Pleno DPT, KPU "manut" rekomendasi Bawaslu
KPU klaim DPT Indonesia terbaik di dunia
Masalah DPT, Wiranto minta jangan ada klaim sepihak
Usulan dari partai peserta pemilu tersebut kemudian dijadikan acuan dalam perbaikan DPT. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sendiri merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan perbaikan sebanyak 3,3 juta sisa pemilih bermasalah sampai hari H-14, jelang pencoblosan pemilu legislatif.
Pada rapat pleno tersebut, salah satu usulan Partai Hanura adalah, meminta KPU untuk membuat forum workshop untuk membahas secara detail terkait DPT bermasalah itu. KPU pun merespons baik atas usulan tersebut.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Hanura, Didi Apriadi meminta kepada KPU, agar menyikapi usulan dibentuknya workshop itu. Karena, workshop itu bagian dari cara uji teknis dan uji lapangan ikhwal temuan masing-masing parpol.
"Makanya, kita lagi menunggu usulan Hanura yang kita tawarkan kemarin. Kita kan mengusulkan dibuat workshop untuk uji teknis dan uji lapangan dari KPU," kata Didi, saat dihubungi Sindonews, Jumat (6/12/2013).
Menurut Didi, forum seperti rapat pleno beberapa hari lalu tak bisa untuk membahas secara mendalam masalah DPT. Sebab, data temuan baik yang dimiliki KPU maupun parpol harus di uji kebenarannya. Kata dia, data yang sudah masuk dalam sistem daftar pemilih (Sidalih) bisa disandingkan dengan data temuan partai di lapangan.
"Kurang cukup kalau waktunya sebentar. Kita mengusulkan dua hari itu cukup untuk uji teknis temuan partai," ujarnya.
Hanura sendiri menilai, masih banyak masalah terkait DPT. Tak terkecuali jumlah 3,3 juta pemilih yang mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan 54 ribu pemilih invalid tanpa NIK. Di internal Hanura sendiri masih menemukan sejumlah DPT bermasalah terutama untuk Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Kota Gorontalo. "Kita temukan yang di provinsi," ungkapnya.
Menanggapi rekomendasi Bawaslu terkait perbaikan DPT oleh KPU, Hanura telah mengerahkan pengurus partai dari tingkat Pusat, Daerah seperti DPD, DPC untuk mengawal perbaikan tersebut.
"Kemarin begitu rekomendasi keluar, kita langsung kawal perbaikan sampai tingkat DPC. Perbaikannya kan lama ya sampai 14 hari sebelum pencoblosan (pileg)," imbuhnya.
Pada rapat pleno beberapa hari lalu, Bawaslu akhirnya merekomendasikan kepada KPU untuk melakukan perbaikan sisa DPT sebanyak 3.327.302. Termasuk didalamnya KPU harus berkoordinasi dengan Kemendagri untuk memberikan NIK kepada 54.692 pemilih invalid. Perbaikan itu dilakukan sampai dua pekan sebelum pemilu legislatif.
Hasil Pleno DPT, KPU "manut" rekomendasi Bawaslu
KPU klaim DPT Indonesia terbaik di dunia
Masalah DPT, Wiranto minta jangan ada klaim sepihak
(maf)
