Soal jilbab, pernyataan Kapolri tak profesional

Sindonews.com - Pernyataan Wakil Kepala Polri, Oegroseno yang mengatakan, penggunaan jilbab harus jelas visi-misinya dan merupakan urusan rumah tangga Polri, dikritik Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Almuzzammil Yusuf.

Muzzammil mengakui telah dihubungi oleh perwakilan Polwan, “Mereka (para Polwan) sebenarnya kecewa dengan penundaan jilbab ini. Tapi, mereka tidak akan berani bersuara berbeda karena taat atasan dan takut kena sanksi," kata Muzzamil, lewat rilisnya kepada Sindonews, Kamis (5/12/2013).

Bagi para Polwan, jelas Muzzammil, yang mereka inginkan selama SK/Perkap dan anggaran jilbab bagi Polwan belum disediakan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), mereka diizinkan kenakan jilbab dengan biaya mereka sendiri, sesuai pernyataan Kapolri, Jenderal Sutarman sebelumnya.

“Pernyataan dibolehkannya Polwan berjilbab oleh Kapolri pekan lalu, bagi mereka seperti mendapat hadiah istimewa yang diambil kembali dari tangan mereka melalui telegram rahasia Wakapolri,” imbuhnya.

Muzzammil merasa heran dengan komunikasi publik Mabes Polri yang ingin menentang arus apresiasi publik yang sudah mereka raih sebelumnya. Padahal Polri seharusnya terus memupuk dukungan Publik.

“Masa Kapolri sudah nyatakan terbuka dipublik sudah ok, dengan alasan warna-warni dan keseragaman, telegram Wakapolri berisi sebaliknya. Pernyataan Kapolri seperti pernyataan yang sangat tidak profesional,” Kritiknya.

Muzzammil khawatir ada pihak tertentu yang memiliki niat terselubung untuk melama-lamakan SK dibolehkannya Polwan berjilbab hingga waktu yang tidak jelas. “Padahal kajian dan disain seragam berjilbab sudah dibuat oleh Kapolri masa Jenderal Timur Pradopo. Tunggu apalagi? Jika ada itikad baik seharusnya tidak ditunda-tunda,” jelasnya.

Polwan baru bisa berjilbab tahun 2015
Wakapolri: Polwan ingin segera berjilbab bisa pindah ke Aceh