Dianggap lembaga terburuk, ini pembelaan Bawaslu
Rabu, 04 Desember 2013 - 15:36 WIB
Dianggap lembaga terburuk, ini pembelaan Bawaslu
A
A
A
Sindonews.com - Dalam laporan dan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan), Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dinilai sebagai salah satu lembaga terburuk dalam kinerjanya.
Menanggapi hal itu, Bawaslu mengaku bakal memperbaiki kinerjanya untuk waktu yang akan datang. Pimpinan Bawaslu divisi sosialiasasi, humas, dan hubungan antar lembaga Nasrullah mengatakan, pihaknya bersama dengan segenap jajaran pimpinan tengah berusaha keras memperbaiki layanan birokrasi dalam tubuh Bawaslu.
"Insya Allah tahun depan Bawaslu akan meningkatkan prestasinya," kata Nasrullah saat dihubungi wartawan, Jakarta, Rabu (4/12/2013).
Nasrullah berpendapat, salah satu yang melatarbelakangi kenapa Bawaslu harus berbenah karena adanya laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) 2013 yang menempatkan Bawaslu sebagai salah satu lembaga pemerintah dengan kinerja terburuk.
Diakui dia, salah satu sebab yang menjadi penilaian buruk Bawaslu adalah soal pergantian sistem struktur dan belum adaptasinya model kesekretariatan menjadi kesekjenan. Efeknya dari adanya perubahan tersebut tentu masih membutuhkan adaptasi dalam pengelolaan manajemen birokrasi.
"Problem birokrasi antara lain, keterbatasan SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas di daerah, pengelolaan manajemen keuangan yang masih butuh belajar banyak, adalah fakta yang harus direformasi. Mudah-mudahan seluruh komisioner dan kasek di provinsi introspeksi diri dan segera melakukan evaluasi," jelas Nasrullah.
Ditambahkan Nasrullah, meski penilaian Kemenpan tidak menyangkut dalam persoalan performa Bawaslu dalam bidang pengawasan atas pemilu, tetapi hanya terbatas pada sisi reformasi birokrasi semata. Namun demikian ia berjanji akan mengoptimalkan peranan Bawaslu dalam bidang pengawasan setiap tahapan pemilu.
"Tetapi meski tidak berhubungan langsung, khusus mengenai kegiatan yang berhubungan tahapan, memang pendekatan pada arah yang lebih subtantif dan menempatkan lembaga bawaslu sebagai representasi negara yang wajib bagi dirinya dalam melayani Warga," ujar Nasrullah.
Seperti diketahui, dalam penilaian Kemenpan mencatat ada dua lembaga yang menampilkan kinerja terburuk selama tahun 2013. Dua lembaga itu antara lain, Ombudsman Republik Indonesia dan Bawaslu.
Penilaian tersebut didasarkan atas laporan Menteri PAN Azwar Abu Bakar pada tanggal 2 Desember lalu. "Berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) 2013, Bawaslu bersama dengan Ombudsman sebagai paling terburuk dengan penilaian D" ungkap Azwar.
Terkait mobil dinas, DPR nilai Bawaslu tak etis
Menanggapi hal itu, Bawaslu mengaku bakal memperbaiki kinerjanya untuk waktu yang akan datang. Pimpinan Bawaslu divisi sosialiasasi, humas, dan hubungan antar lembaga Nasrullah mengatakan, pihaknya bersama dengan segenap jajaran pimpinan tengah berusaha keras memperbaiki layanan birokrasi dalam tubuh Bawaslu.
"Insya Allah tahun depan Bawaslu akan meningkatkan prestasinya," kata Nasrullah saat dihubungi wartawan, Jakarta, Rabu (4/12/2013).
Nasrullah berpendapat, salah satu yang melatarbelakangi kenapa Bawaslu harus berbenah karena adanya laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) 2013 yang menempatkan Bawaslu sebagai salah satu lembaga pemerintah dengan kinerja terburuk.
Diakui dia, salah satu sebab yang menjadi penilaian buruk Bawaslu adalah soal pergantian sistem struktur dan belum adaptasinya model kesekretariatan menjadi kesekjenan. Efeknya dari adanya perubahan tersebut tentu masih membutuhkan adaptasi dalam pengelolaan manajemen birokrasi.
"Problem birokrasi antara lain, keterbatasan SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas di daerah, pengelolaan manajemen keuangan yang masih butuh belajar banyak, adalah fakta yang harus direformasi. Mudah-mudahan seluruh komisioner dan kasek di provinsi introspeksi diri dan segera melakukan evaluasi," jelas Nasrullah.
Ditambahkan Nasrullah, meski penilaian Kemenpan tidak menyangkut dalam persoalan performa Bawaslu dalam bidang pengawasan atas pemilu, tetapi hanya terbatas pada sisi reformasi birokrasi semata. Namun demikian ia berjanji akan mengoptimalkan peranan Bawaslu dalam bidang pengawasan setiap tahapan pemilu.
"Tetapi meski tidak berhubungan langsung, khusus mengenai kegiatan yang berhubungan tahapan, memang pendekatan pada arah yang lebih subtantif dan menempatkan lembaga bawaslu sebagai representasi negara yang wajib bagi dirinya dalam melayani Warga," ujar Nasrullah.
Seperti diketahui, dalam penilaian Kemenpan mencatat ada dua lembaga yang menampilkan kinerja terburuk selama tahun 2013. Dua lembaga itu antara lain, Ombudsman Republik Indonesia dan Bawaslu.
Penilaian tersebut didasarkan atas laporan Menteri PAN Azwar Abu Bakar pada tanggal 2 Desember lalu. "Berdasarkan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (LAKIP) 2013, Bawaslu bersama dengan Ombudsman sebagai paling terburuk dengan penilaian D" ungkap Azwar.
Terkait mobil dinas, DPR nilai Bawaslu tak etis
(lal)
