Abraham: Anggota Komisi VII terima uang SKK Migas pasti diperiksa
Rabu, 04 Desember 2013 - 14:59 WIB
Abraham: Anggota Komisi VII terima uang SKK Migas pasti diperiksa
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad meyakini bahwa semua anggota Komisi VII DPR RI yang diduga terlibat dalam kasus suap di SKK Migas, akan bolak-balik ke Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.
Terlebih jika benar anggota Komisi VII DPR meminta uang Tunjangan Hari Raya (THR) kepada mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara SKK Migas.
"Itu sudah jadi konsekuensi untuk nanti, jadi akan ada panggilan," kata Abraham di Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2013).
Untuk itu, KPK akan melakukan pendalaman terkait keterlibatan Komisi VII DPR lebih jauh dalam perkara SKK Migas. Jika dalam pendalaman KPK terbukti bahwa Komisi VII terlibat, maka KPK tidak akan segan-segan untuk menarik semua anggota sampai ketua Komisi VII DPR RI untuk dilakukan pemeriksaan.
"Jika KPK menemukan ada bukti aliran itu masuk ke komisi VII, maka anggota DPR yang menerima itu akan dipanggil KPK," tegas Samad.
Sutan akui staf ahlinya dicegah KPK ke luar negeri
Terlebih jika benar anggota Komisi VII DPR meminta uang Tunjangan Hari Raya (THR) kepada mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara SKK Migas.
"Itu sudah jadi konsekuensi untuk nanti, jadi akan ada panggilan," kata Abraham di Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2013 di Balai Kartini, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (4/12/2013).
Untuk itu, KPK akan melakukan pendalaman terkait keterlibatan Komisi VII DPR lebih jauh dalam perkara SKK Migas. Jika dalam pendalaman KPK terbukti bahwa Komisi VII terlibat, maka KPK tidak akan segan-segan untuk menarik semua anggota sampai ketua Komisi VII DPR RI untuk dilakukan pemeriksaan.
"Jika KPK menemukan ada bukti aliran itu masuk ke komisi VII, maka anggota DPR yang menerima itu akan dipanggil KPK," tegas Samad.
Sutan akui staf ahlinya dicegah KPK ke luar negeri
(lal)
