Ditetapkan besok, Bawaslu berharap DPT valid
Selasa, 03 Desember 2013 - 12:57 WIB
Ditetapkan besok, Bawaslu berharap DPT valid
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berharap Komisi Pemilihan Umum (KPU) bisa menyelesaikan data invalid yang menjadi catatan bersama saat Daftar Pemilih Tetap (DPT) diumumkan 4 November 2013 lalu.
"Yang kita harapkan (DPT) valid," kata Ketua Bawaslu, Muhammad Al Hamid di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (3/12/2013).
Dari itu, lanjut Muhammad, rapat koordinasi antara KPU, Administrasi Kependudukan (Adminduk), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Bawaslu untuk mengkroscek ulang perkembangan hasil perbaikan DPT.
Kemudian, tambah dia, rapat koordinasi tersebut menentukan langkah yang bakal diterapkan kepada petugas KPU di lapangan. "Hari ini pra pertemuan (rapat koordinasi), besok untuk sepakati terhadap yang sudah dilakukan KPU," ujarnya.
Sebelumnya, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Bawaslu memberikan catatan pemilih yang belum terjangkau KPU. Catatan itu antara lain, soal KTP yang tak dimiliki pemilih narapidana, Mmahasiswa dan santri pondok pesantren.
Selain itu, Bawaslu juga memberi catatan beberapa wilayah yang mendapatkan hak pemekaran baru. Dimana, warga yang tinggal di daerah pemekaran baru tidak mau terdaftar sebagai pemilih di daerah induknya atau kabupaten induk.
Baca berita:
Komisi II minta KPU tunda penetapan DPT
"Yang kita harapkan (DPT) valid," kata Ketua Bawaslu, Muhammad Al Hamid di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (3/12/2013).
Dari itu, lanjut Muhammad, rapat koordinasi antara KPU, Administrasi Kependudukan (Adminduk), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta Bawaslu untuk mengkroscek ulang perkembangan hasil perbaikan DPT.
Kemudian, tambah dia, rapat koordinasi tersebut menentukan langkah yang bakal diterapkan kepada petugas KPU di lapangan. "Hari ini pra pertemuan (rapat koordinasi), besok untuk sepakati terhadap yang sudah dilakukan KPU," ujarnya.
Sebelumnya, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Bawaslu memberikan catatan pemilih yang belum terjangkau KPU. Catatan itu antara lain, soal KTP yang tak dimiliki pemilih narapidana, Mmahasiswa dan santri pondok pesantren.
Selain itu, Bawaslu juga memberi catatan beberapa wilayah yang mendapatkan hak pemekaran baru. Dimana, warga yang tinggal di daerah pemekaran baru tidak mau terdaftar sebagai pemilih di daerah induknya atau kabupaten induk.
Baca berita:
Komisi II minta KPU tunda penetapan DPT
(kri)
