KPU siap diaudit BPK terkait penggunaan anggaran
Senin, 02 Desember 2013 - 13:55 WIB
KPU siap diaudit BPK terkait penggunaan anggaran
A
A
A
Sindonews.com - Beberapa waktu lalu para penggiat pemilu mengkritik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai tidak transparan terkait penggunaan anggaran operasional KPU.
Menurut Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, pihaknya bersikap terbuka jika ada lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berniat mengaudit penggunaan anggaran tersebut.
"Harus siap dong. Masa KPU enggak siap," tegas Hadar, di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2013).
Terkait pemborosan yang sempat dituduhkan para pegiat pemilu atas penggunaan anggaran yang tidak perlu, kata Hadar, anggaran tersebut telah masuk dalam program kerja KPU.
Pemborosan anggaran dimaksud adalah saat pimpinan dan komisioner bepergian ke luar negeri untuk melakukan sosialisasi kepada petugas Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
"Emang kenapa? Ya tentu kan kami semuanya aparat kami, kan gitu. Jadi apa yang diterapkan sesuai aturan," ujarnya.
Sebelumnya, para penggiat pemilu menyebut KPU tak memiliki integritas karena melakukan pemborosan anggaran di luar kegunaan pemilu. Bahkan, bukan KPU saja, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun tak luput dari kritik tersebut terkait penambahan operasional mobil dinas.
Baca berita:
KPU bantah setorkan rekening caleg ke PPATK
Menurut Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, pihaknya bersikap terbuka jika ada lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berniat mengaudit penggunaan anggaran tersebut.
"Harus siap dong. Masa KPU enggak siap," tegas Hadar, di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/12/2013).
Terkait pemborosan yang sempat dituduhkan para pegiat pemilu atas penggunaan anggaran yang tidak perlu, kata Hadar, anggaran tersebut telah masuk dalam program kerja KPU.
Pemborosan anggaran dimaksud adalah saat pimpinan dan komisioner bepergian ke luar negeri untuk melakukan sosialisasi kepada petugas Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).
"Emang kenapa? Ya tentu kan kami semuanya aparat kami, kan gitu. Jadi apa yang diterapkan sesuai aturan," ujarnya.
Sebelumnya, para penggiat pemilu menyebut KPU tak memiliki integritas karena melakukan pemborosan anggaran di luar kegunaan pemilu. Bahkan, bukan KPU saja, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pun tak luput dari kritik tersebut terkait penambahan operasional mobil dinas.
Baca berita:
KPU bantah setorkan rekening caleg ke PPATK
(kri)
