Jelang pemilu, integritas KPU & Bawaslu diragukan
Kamis, 28 November 2013 - 14:56 WIB
Jelang pemilu, integritas KPU & Bawaslu diragukan
A
A
A
Sindonews.com - Pemilihan legislatif (pileg) masih kurang lima bulan lagi. Namun, masyarakat sipil menilai integritas badan penyelenggara pemilihan umum (pemilu) seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), masih meragukan.
Sebab, pola dan sistem yang dibangun dua lembaga tersebut terkesan kurang menampakan cita-cita pemilu yang berkualitas. KPU dan Bawaslu cenderung mengabaikan norma etik kepada masyarakat.
"Munculnya polemik pengadaan kendaraan dinas baru dan bimtek pemilu luar negeri, menjadi bagian permasalahan integritas penyelenggara pemilu," kata peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2013).
Sementara, lanjut Titi, disaat bersamaan proses penyelenggaraan dan pengawasan pemilu oleh dua lembaga tersebut, terbilang masih masih jauh dari harapan publik.
Titi mengatakan, saat pembelian mobil dinas baru untuk komisioner Bawaslu serta kunjungan komisioner KPU ke luar negeri, hal itu menjadi sorotan publik secara serius. Tetapi, dua lembaga itu cenderung tutup telinga.
"Di sisi lain, minimnya honorarium penyelenggara pemilu di tingkat bawah, mengganggu integritas pelaksanaan pemilu," ujarnya.
Menurutnya, saat publik sudah menyoroti soal kinerja KPU dan Bawaslu, seharusnya dua lembaga tersebut mengedepankan standarisasi kinerja yang terarah dan sistematis. Sehingga, hal tersebut mampu mengurangi pelanggaran pemilu.
"Keberadaan standar kinerja ini merupakan bagian dari bentuk akuntabilitas penyelenggara pemilu kepada publik," tutupnya.
Berita terkait:
Tiga bulan sekali, parpol wajib laporkan dana kampanye
Tidak lapor dana kampanye, KPU sanksi parpol
KPU diminta sosialisasikan peraturan KPU ke masyarakat
Sebab, pola dan sistem yang dibangun dua lembaga tersebut terkesan kurang menampakan cita-cita pemilu yang berkualitas. KPU dan Bawaslu cenderung mengabaikan norma etik kepada masyarakat.
"Munculnya polemik pengadaan kendaraan dinas baru dan bimtek pemilu luar negeri, menjadi bagian permasalahan integritas penyelenggara pemilu," kata peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni, di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2013).
Sementara, lanjut Titi, disaat bersamaan proses penyelenggaraan dan pengawasan pemilu oleh dua lembaga tersebut, terbilang masih masih jauh dari harapan publik.
Titi mengatakan, saat pembelian mobil dinas baru untuk komisioner Bawaslu serta kunjungan komisioner KPU ke luar negeri, hal itu menjadi sorotan publik secara serius. Tetapi, dua lembaga itu cenderung tutup telinga.
"Di sisi lain, minimnya honorarium penyelenggara pemilu di tingkat bawah, mengganggu integritas pelaksanaan pemilu," ujarnya.
Menurutnya, saat publik sudah menyoroti soal kinerja KPU dan Bawaslu, seharusnya dua lembaga tersebut mengedepankan standarisasi kinerja yang terarah dan sistematis. Sehingga, hal tersebut mampu mengurangi pelanggaran pemilu.
"Keberadaan standar kinerja ini merupakan bagian dari bentuk akuntabilitas penyelenggara pemilu kepada publik," tutupnya.
Berita terkait:
Tiga bulan sekali, parpol wajib laporkan dana kampanye
Tidak lapor dana kampanye, KPU sanksi parpol
KPU diminta sosialisasikan peraturan KPU ke masyarakat
(maf)
