KPU minta publik sabar soal perbaikan DPT bermasalah
Rabu, 27 November 2013 - 13:31 WIB
KPU minta publik sabar soal perbaikan DPT bermasalah
A
A
A
Sindonews.com - Publik diminta bersabar untuk mendapatkan informasi mengenai perbaikan 10,4 juta daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah. Sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih mengupayakan perbaikan DPT tersebut.
Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay khawatir jika masih tahapan proses perbaikan sudah diumumkan ke publik, bisa mengganggu proses perbaikan tersebut. Alasannya, data tersebut masih terus berkembang.
"Proses kami mencari dan memasukkan, bukan melaporkan," tegas Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (27/11/2013).
Dia mengatakan, pengumuman hasil perbaikan DPT bermasalah itu baru akan dilakukan pada tanggal 4 Desember 2013 mendatang. Lanjutnya, sebelum diumumkan, pihaknya perlu melakukan rekapitulasi ulang.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga mengimbau kepada partai politik (parpol) yang menemukan daftar pemilih bermasalah, sebaiknya segera dilaporkan ke KPU. Sebab, kata Hadar waktu nya semakin sempit.
"Saya yakin di daerah ada, tapi partai mana saja, dan daerah mana saja saya enggak bisa merinci," tambah Hadar.
Berita KPU kesulitan deteksi DPT tanpa NIK di daerah.
Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay khawatir jika masih tahapan proses perbaikan sudah diumumkan ke publik, bisa mengganggu proses perbaikan tersebut. Alasannya, data tersebut masih terus berkembang.
"Proses kami mencari dan memasukkan, bukan melaporkan," tegas Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (27/11/2013).
Dia mengatakan, pengumuman hasil perbaikan DPT bermasalah itu baru akan dilakukan pada tanggal 4 Desember 2013 mendatang. Lanjutnya, sebelum diumumkan, pihaknya perlu melakukan rekapitulasi ulang.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga mengimbau kepada partai politik (parpol) yang menemukan daftar pemilih bermasalah, sebaiknya segera dilaporkan ke KPU. Sebab, kata Hadar waktu nya semakin sempit.
"Saya yakin di daerah ada, tapi partai mana saja, dan daerah mana saja saya enggak bisa merinci," tambah Hadar.
Berita KPU kesulitan deteksi DPT tanpa NIK di daerah.
(kur)
