NU minta penanganan teroris jangan disamakan dengan PKI
Senin, 25 November 2013 - 16:10 WIB
NU minta penanganan teroris jangan disamakan dengan PKI
A
A
A
Sindonews.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Slamet Effendi Yusuf meminta penanganan penangkapan teroris tidak dilakukan sama seperti saat melakukan pemberangusan terhadap anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965.
Saat itu, cerita Slamet, PBNU sempat mendapat penghargaan sebagai salah satu organisasi yang konsen membantu pemerintah dalam memberantas aktivitas politik PKI. Bahkan simpatisan PKI pun tak luput dari kejaran warga Nadhdliyin ini.
"Maka dari itu, cara menangani terorisme saya minta petugas-petugas kita agar memperbaiki. Jangan pakai cara-cara lama seperti tahun 1965," kata Slamet, saat diskusi "Penanganan Tindakan Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Diakui dia, saat operasi penangkapan terhadap aktivis-aktivis PKI oleh pemerintah, PBNU juga turut aktif melakukan penangkapan tersebut. Hal itu dilakukan karena menganggap PKI sebagai partai yang dilarang negara.
Belakangan, lanjut dia, penghargaan pahlawan bagi PBNU yang berhasil memberantas PKI itu sekarang mendapat gugatan dari para keluarga korban eks 65 yang dituduh sebagai anggota PKI. "Sekarang kami tidak lagi dibilang pahlawan, karena kami menyembelih, karena banyak kami mengalami gugatan," ujarnya.
Slamet meminta, cara kerja aparat kepolisian maupun Densus 88 tidak meniru kejadian saat menghabisi para aktivis PKI 65. Sebab, hal tersebut dikhawatirkan bakal menyuburkan kebencian untuk generasi berikutnya.
"Apa yang ingin saya katakan, perbaiki sistemnya, jangan ditangkapi sembarangan, kurangi penembakan," jelas Slamet.
Pengikut Muhammadiyah sering dituduh teroris
Saat itu, cerita Slamet, PBNU sempat mendapat penghargaan sebagai salah satu organisasi yang konsen membantu pemerintah dalam memberantas aktivitas politik PKI. Bahkan simpatisan PKI pun tak luput dari kejaran warga Nadhdliyin ini.
"Maka dari itu, cara menangani terorisme saya minta petugas-petugas kita agar memperbaiki. Jangan pakai cara-cara lama seperti tahun 1965," kata Slamet, saat diskusi "Penanganan Tindakan Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (25/11/2013).
Diakui dia, saat operasi penangkapan terhadap aktivis-aktivis PKI oleh pemerintah, PBNU juga turut aktif melakukan penangkapan tersebut. Hal itu dilakukan karena menganggap PKI sebagai partai yang dilarang negara.
Belakangan, lanjut dia, penghargaan pahlawan bagi PBNU yang berhasil memberantas PKI itu sekarang mendapat gugatan dari para keluarga korban eks 65 yang dituduh sebagai anggota PKI. "Sekarang kami tidak lagi dibilang pahlawan, karena kami menyembelih, karena banyak kami mengalami gugatan," ujarnya.
Slamet meminta, cara kerja aparat kepolisian maupun Densus 88 tidak meniru kejadian saat menghabisi para aktivis PKI 65. Sebab, hal tersebut dikhawatirkan bakal menyuburkan kebencian untuk generasi berikutnya.
"Apa yang ingin saya katakan, perbaiki sistemnya, jangan ditangkapi sembarangan, kurangi penembakan," jelas Slamet.
Pengikut Muhammadiyah sering dituduh teroris
(lal)
