Evaluasi kurikulum baru, pemerintah libatkan perguruan tinggi
Sabtu, 23 November 2013 - 07:02 WIB
Evaluasi kurikulum baru, pemerintah libatkan perguruan tinggi
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Pembinaan SD Ditjen Pendidikan Dasar (Dikdas) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ibrahim Bafadal mengatakan, monitoring dan evaluasi kurikulum baru, dimulai dari 25 November hingga 6 Desember 2013.
Evaluasi ini, jelasnya, menjadi tanggung jawab masing-masing direktorat jenderal. Namun agar hasilnya transparan dan akuntabel, maka dilibatkan pula perguruan tinggi yang mempunyai lembaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Selain itu, menurut Ibrahim, perguruan tinggi tersebut dituntut juga punya lembaga penjamin mutu pendidikan di setiap daerah dan juga para praktisi. “Untuk tim monitoring kami pilih dosen-dosen yang mengelola jurusan pendidikan guru SD,” kata Ibrahim di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Jumat (22/11/2013).
Diketahui, kurikulum baru diselenggarakan di 6.410 sekolah eks rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah berakreditasi A. Jumlah guru yang dilatih mencapai 56.113 guru. Sedangkan sasaran muridnya mencapai 1.536.065 siswa. Kelas yang menerapkan yakni di kelas I, IV,VII dan X.
Rinciannya, jenjang SD sebanyak 2.598 SD, dengan jumlah guru 15.629 orang, dan jumlah siswa 341.630 orang. Lalu untuk jenjang SMP sebanyak 1.521 sekolah, dengan 27.403 guru, dan 342.712 siswa. Sedangkan untuk jenjang SMA, sebanyak 1.270 sekolah, 5.979 guru, dan 335.930 siswa. Begitu juga di jenjang SMK terdapat 1.021 sekolah, 7.102 guru, dan 514.783 siswa.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo menyatakan, pemerintah memang belum mampu menyiapkan guru pada kurikulum baru tersebut. Meski dia mengakui, pemerintah tahun ini masih dalam persiapan namun tahun depan guru sudah harus lebih siap.
Sulistiyo menghimbau, Kemendikbud harus mempersiapkan guru kembali tanpa ada alasan anggaran atau tenaga pelatih yang kurang memadai. “Permasalahannya memang ada di guru. Kalau tenaga pengajarnya tidak mampu mana mungkin siswanya mengerti ilmu pengetahuan baru ini,” kata anggota DPD RI ini.
Evaluasi ini, jelasnya, menjadi tanggung jawab masing-masing direktorat jenderal. Namun agar hasilnya transparan dan akuntabel, maka dilibatkan pula perguruan tinggi yang mempunyai lembaga pendidik dan tenaga kependidikan.
Selain itu, menurut Ibrahim, perguruan tinggi tersebut dituntut juga punya lembaga penjamin mutu pendidikan di setiap daerah dan juga para praktisi. “Untuk tim monitoring kami pilih dosen-dosen yang mengelola jurusan pendidikan guru SD,” kata Ibrahim di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Jumat (22/11/2013).
Diketahui, kurikulum baru diselenggarakan di 6.410 sekolah eks rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah berakreditasi A. Jumlah guru yang dilatih mencapai 56.113 guru. Sedangkan sasaran muridnya mencapai 1.536.065 siswa. Kelas yang menerapkan yakni di kelas I, IV,VII dan X.
Rinciannya, jenjang SD sebanyak 2.598 SD, dengan jumlah guru 15.629 orang, dan jumlah siswa 341.630 orang. Lalu untuk jenjang SMP sebanyak 1.521 sekolah, dengan 27.403 guru, dan 342.712 siswa. Sedangkan untuk jenjang SMA, sebanyak 1.270 sekolah, 5.979 guru, dan 335.930 siswa. Begitu juga di jenjang SMK terdapat 1.021 sekolah, 7.102 guru, dan 514.783 siswa.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo menyatakan, pemerintah memang belum mampu menyiapkan guru pada kurikulum baru tersebut. Meski dia mengakui, pemerintah tahun ini masih dalam persiapan namun tahun depan guru sudah harus lebih siap.
Sulistiyo menghimbau, Kemendikbud harus mempersiapkan guru kembali tanpa ada alasan anggaran atau tenaga pelatih yang kurang memadai. “Permasalahannya memang ada di guru. Kalau tenaga pengajarnya tidak mampu mana mungkin siswanya mengerti ilmu pengetahuan baru ini,” kata anggota DPD RI ini.
(maf)
