KPU anggarkan 800 M untuk cetak surat suara
Kamis, 21 November 2013 - 17:09 WIB
KPU anggarkan 800 M untuk cetak surat suara
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan besaran anggaran untuk mencetak surat suara sebesar RP800 miliar. Anggaran itu terpisah di luar kebutuhan anggaran logistik lainnya.
"Sekitar Rp800 miliar untuk surat suara," kata Kepala Biro Logistik KPU, Boradi, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2013).
Boradi mengatakan, anggaran itu bakal digunakan untuk mencetak surat suara berikut ongkos kirim ke beberapa wilayah di Indonesia. Ia menjelaskan, pembagian surat suara dengan ongkos distribusi ke daerah lebih banyak untuk biaya percetakan.
Tetapi, kata dia, kalkulasinya masih akan dihitung lagi setelah proses cetak selesai. "Enggak tahu persis. Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) sedang menyusun," ujarnya.
Namun begitu, anggaran tersebut akan dibedakan berdasarkan wilayah geografisnya. Boradi beralasan, setiap wilayah memiliki tingkat jarak tempuh dan permasalahan berbeda-beda, sehingga biaya pun tak mungkin seragam. "Bisa 60 banding 40. Tapi untuk Papua dan Maluku Utara lebih banyak ke distribusi," tambahnya.
Berita terkait:
KPU umumkan pra kualifikasi logistik pemilu.
"Sekitar Rp800 miliar untuk surat suara," kata Kepala Biro Logistik KPU, Boradi, di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/11/2013).
Boradi mengatakan, anggaran itu bakal digunakan untuk mencetak surat suara berikut ongkos kirim ke beberapa wilayah di Indonesia. Ia menjelaskan, pembagian surat suara dengan ongkos distribusi ke daerah lebih banyak untuk biaya percetakan.
Tetapi, kata dia, kalkulasinya masih akan dihitung lagi setelah proses cetak selesai. "Enggak tahu persis. Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) sedang menyusun," ujarnya.
Namun begitu, anggaran tersebut akan dibedakan berdasarkan wilayah geografisnya. Boradi beralasan, setiap wilayah memiliki tingkat jarak tempuh dan permasalahan berbeda-beda, sehingga biaya pun tak mungkin seragam. "Bisa 60 banding 40. Tapi untuk Papua dan Maluku Utara lebih banyak ke distribusi," tambahnya.
Berita terkait:
KPU umumkan pra kualifikasi logistik pemilu.
(maf)
