Parpol khawatir DPT dipakai untuk alat kekuasaan
Kamis, 21 November 2013 - 13:01 WIB
Parpol khawatir DPT dipakai untuk alat kekuasaan
A
A
A
Sindonews.com - Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus menuai kritik dari berbagai elemen. Bahkan partai politik (parpol) masih khawatir DPT dimanfaatkan kekuasaan untuk raup keuntungan pada pemilihan umum (pemilu).
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristianto mengatakan, polemik DPT yang tak berkesudahan sengaja dibiarkan dan cenderung digunakan untuk alat kekuasaan politik.
"DPT masih kami temukan sebagai alat kekuasaan," kata Hasto, saat diskusi "Pemilu 2014: Dari Kisruh DPT Hingga Rakyat Pilu" di Balai Kebangsaan Nuku Soleiman, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2013).
Menurut Hasto, di internal partainya, DPT masih cacat. Ia mengaku bisa membandingkan data DPT yang masuk di sistem KPU dengan data yang dimiliki partainya. "Analisa kami nanti akan bisa terbukti bermasalah," ujarnya.
Dikatakan dia, pelaksanaan DPT harusnya bisa dilaksanakan sukses oleh KPU. Tetapi, DPT yang mengambil persyaratan dari elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), justru terbukti tak cukup membantu kesuksesan DPT.
Padahal, tambah dia, biaya untuk menyelenggarakan e-KTP terbilang cukup besar. Namun, faktanya kelemahan DPT malah datang dari program e-KTP. "Data dari intelijen, untuk membuat itu e-KTP seharusnya Rp5 triliun cukup, tapi kita Rp6,7 triliun," tutupnya.
Baca berita:
Sosialisasi tahapan pemilu, KPU akan gunakan Blog
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristianto mengatakan, polemik DPT yang tak berkesudahan sengaja dibiarkan dan cenderung digunakan untuk alat kekuasaan politik.
"DPT masih kami temukan sebagai alat kekuasaan," kata Hasto, saat diskusi "Pemilu 2014: Dari Kisruh DPT Hingga Rakyat Pilu" di Balai Kebangsaan Nuku Soleiman, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (21/11/2013).
Menurut Hasto, di internal partainya, DPT masih cacat. Ia mengaku bisa membandingkan data DPT yang masuk di sistem KPU dengan data yang dimiliki partainya. "Analisa kami nanti akan bisa terbukti bermasalah," ujarnya.
Dikatakan dia, pelaksanaan DPT harusnya bisa dilaksanakan sukses oleh KPU. Tetapi, DPT yang mengambil persyaratan dari elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP), justru terbukti tak cukup membantu kesuksesan DPT.
Padahal, tambah dia, biaya untuk menyelenggarakan e-KTP terbilang cukup besar. Namun, faktanya kelemahan DPT malah datang dari program e-KTP. "Data dari intelijen, untuk membuat itu e-KTP seharusnya Rp5 triliun cukup, tapi kita Rp6,7 triliun," tutupnya.
Baca berita:
Sosialisasi tahapan pemilu, KPU akan gunakan Blog
(maf)
