SBY diminta ambil inisiatif selesaikan konflik TNI-Polri
A
A
A
Sindonews.com - Ketidak tegasan pimpinan Polri dan TNI, dalam memberikan hukuman kepada masing-masing anggotanya yang terlibat bentrok membuat kejadian-kejadian tersebut kembali terulang.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding, menanggapi bentrokan antara TNI dan Polri di Karawang, Jawa Barat belum lama ini.
“Masing-masing pimpinan berusaha saling melindungi anak buahnya, sehingga tidak membuat mereka jera untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Seharusnya ada hukuman yang tegas, agar bisa menjadi peringatan pada anggota lain,” kata Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI, melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (20/11/2013).
Menurut Sudding, seharusnya Presiden SBY sebagai kepala pemerintahan, bisa mengambil inisiatif untuk mempertemukan pimpinan masing-masing institusi.
“SBY sebagai kepala pemerintahan, seharusnya punya inisiatif untuk mempertemukan mereka, serta membahas langkah-langkah kongkrit dan menyeluruh. Agar bentrokan tidak terulang lagi, di masa-masa mendatang,” papar Sudding.
Tahun ini saja, setidaknya meletup empat kali bentrokan. Sebelum bentrok antara anggota Yonif 305 Kostrad Teluk Jambe dengan anggota Brimob Cikole, rentetan peristiwa serupa telah terjadi.
Bulan lalu, tepatnya 18 Oktober 2013, enam anggota Polri dan empat anggota Kostrad berkelahi di tempat karaoke, Depok, Jabar. Lantas, di Kaimana, Papua, anggota polisi menyerang markas Sub-Detasemen Polisi Militer pada 19 Agustus 2013.
Peristiwa lebih besar terjadi di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan pada 7 Maret, ketika 95 personel TNI Yon Armed 15/76 Tarik Martapura mengamuk di Mapolres OKU, dan dalam perjalanan pulang membakar Mapolsek Martapura.
Amuk anggota TNI itu, merupakan buntut tewasnya seorang anggota TNI yang ditembak, oleh personel Satlantas OKU di awal tahun 27 Januari 2013.
Klik di sini untuk berita terkait.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding, menanggapi bentrokan antara TNI dan Polri di Karawang, Jawa Barat belum lama ini.
“Masing-masing pimpinan berusaha saling melindungi anak buahnya, sehingga tidak membuat mereka jera untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Seharusnya ada hukuman yang tegas, agar bisa menjadi peringatan pada anggota lain,” kata Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI, melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (20/11/2013).
Menurut Sudding, seharusnya Presiden SBY sebagai kepala pemerintahan, bisa mengambil inisiatif untuk mempertemukan pimpinan masing-masing institusi.
“SBY sebagai kepala pemerintahan, seharusnya punya inisiatif untuk mempertemukan mereka, serta membahas langkah-langkah kongkrit dan menyeluruh. Agar bentrokan tidak terulang lagi, di masa-masa mendatang,” papar Sudding.
Tahun ini saja, setidaknya meletup empat kali bentrokan. Sebelum bentrok antara anggota Yonif 305 Kostrad Teluk Jambe dengan anggota Brimob Cikole, rentetan peristiwa serupa telah terjadi.
Bulan lalu, tepatnya 18 Oktober 2013, enam anggota Polri dan empat anggota Kostrad berkelahi di tempat karaoke, Depok, Jabar. Lantas, di Kaimana, Papua, anggota polisi menyerang markas Sub-Detasemen Polisi Militer pada 19 Agustus 2013.
Peristiwa lebih besar terjadi di Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan pada 7 Maret, ketika 95 personel TNI Yon Armed 15/76 Tarik Martapura mengamuk di Mapolres OKU, dan dalam perjalanan pulang membakar Mapolsek Martapura.
Amuk anggota TNI itu, merupakan buntut tewasnya seorang anggota TNI yang ditembak, oleh personel Satlantas OKU di awal tahun 27 Januari 2013.
Klik di sini untuk berita terkait.
(stb)